Pempus Genjot, Zona PLBN Jadi Kawasan Ekonomi Perbatasan

  • Bagikan

TimorBerita. Jakarta || Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), terus mematangkan rencana zona pendukung pos lintas batas negara (PLBN) untuk dijadikan kawasan ekonomi.

Presiden Joko Widodo sebelumnya sudah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Motaain, Aruk, dan Skouw.

Ketiga PLBN ini diharapkan dapat menjadi role model dalam pengembangan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan. Di setiap PLBN ada zona inti yaitu di mana adanya kegiatan pos lintas batas keluar masuk, tapi juga ada kawasan pendukung, zona pendukung.

“Nah, zona pendukung ini, Bapak Presiden menghendaki agar dijadikan kawasan ekonomi yang dapat produktif dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah sekitar kawasan PLBN,” Ujar Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Muhamad Tito Karnavian dalam rapat kerja Tim Pengawas DPR RI dengan agenda membicarakan Program Kegiatan Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Gedung Nusantara II DPR RI, Senin (15/3/2021).

Baca Juga:  Ekonomi Timor Leste Setelah 18 Tahun Merdeka

Menurut Tito, dibentuknya kawasan pendukung untuk percepatan pembangunan ekonomi, diharapkan dapat menjadikan kawasan pendukung yang produktif untuk sentra ekonomi di kawasan perbatasan. Sekaligus untuk suplai ekspor barang keluar, misalnya ke Timor Leste, ke Papua Nugini maupun juga ke Serawak, Malaysia.

“Harapannya ekspor kita menjadi lebih tinggi dari pada impor sehingga kita menjadi surplus tidak menjadi defisit dalam neraca perdagangan,” ujar Tito yang juga sebagai Mendagri.

Tito menjelaskan, pihaknya telah melaksanakan sejumlah rapat dengan seluruh stakeholder terkait yang tercantum dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2021. Mendagri sebagai koordinator, melakukan koordinasi dan sinkronisasi.

Baca Juga:  Begini Pesan Bupati Belu Aktivitas Ekspor Impor Diperbatasan Negara

Juga dalam kapasitasnya sebagai kepala BNPP terutama untuk Aruk, Motaain dan Skouw, termasuk untuk menyusun kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), juga rencana pembangunan menengah daerah dan RKP Daerah.

Dikatakan dalam beberapa rapat yang telah dilakukan, dikembangkan konsep berupa 60 program yang akan dilaksanakan di Aruk, Motaain maupun Skouw.

Pembagiannya terdapat 21 program di kawasan Aruk dengan sasaran mewujudkan kawasan perbatasan Aruk sebagai pusat produksi, peningkatan hasil dan pemasaran pertanian, perkebunan, pariwisata.

Kemudian, 20 program di kawasan Motaain, NTT dengan sasaran mewujudkan kawasan perbatasan Motaain sebagai pusat pelayanan dan pusat distribusi barang dan jasa yang berbasis pertanian dan peternakan terpadu.

Selanjutnya, 19 program untuk Skouw dengan tujuan mewujudkan kawasan perbatasan Skouw sebagai pusat pertumbuhan baru berbasis pada pengembangan klaster pangan dan sabuk wisata perbatasan.

Baca Juga:  Ekonomi Timor Leste Setelah 18 Tahun Merdeka

Tito menambahkan, terdapat 8 Kementerian yang dilibatkan dalam pengembangan kawasan pendukung Aruk, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, Kementerian Pehubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kemendes PDTT, dan Kemenkominfo.

Dan 6 Kementerian yang dilibatkan untuk pengembangan kawasan di Motaain, yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Kementerian Desa PDTT, Kementerian ESDM.

Sementara itu, untuk kegiatan pengembangan kawasan zonasi pendukung Skouw, terdapat Kementerian KKP, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian ESDM, Kementerian Kominfo, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian PUPR.

Menurut Tito perlu dilakukan langkah-langkah dan koordinasi lebih teknis, tematik, antar kementerian yang terlibat bersama pemda, guna mematangkan impelementasi Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw.

  • Bagikan