Kasi Penkum Humas Kejati NTT ; Penangguhan Tersangka Jonas Salean Ada Prosedurnya

  • Bagikan

Timorberita. Kupang –Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT belum memberikan signal terkait penangguhan penahanan terhadap tersangka Jonas Salean mantan Walikota Kupang. Permintaan Herman Heri Ketua Komisi III DPR RI, tentunya harus melalui mekanisme dan prosedur.

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT, Abdul Hakim, S. H kepada wartawan Selasa (27/10/2020) menjelaskan permintaan Ketua Komisi III DPR RI, bisa diterima dan bisa juga tidak diterima. Sebab permintaan penangguhan harus melalui prosedur.

Bukan berarti hanya berdasarkan permintaan lalu diterima, tetapi keputusan penangguhan itu tergantung  pada penyidik Tipidsus Kejati NTT.

Baca Juga:  Kasus Jual Beli Tanah Labuan Bajo, Berkas 13 Tersangka P21

“Permintaan Herman Heri, bisa diterima, bisa juga tidak diterima. Karena permintaan penangguhan penahanan harus melalui prosedur bukan hanya sekedar meminta,” tegas Abdul.

Menurut Abdul, permintaan penangguhan penahanan harus melalui permohonan dan memiliki alasan yang mendasar yakni sakit atau ada alasan lainnya yang masuk akal dan dapat diterima oleh penyidik.

Menurut Abdul, permintaan penangguhan penahanan dapat dikabulkan berdasarkan keputusan tim penyidik Tipidsus Kejati NTT melalui pertimbangan yang sangat matang.

Terkait dengan alasan sakit, tersangka telah melalui pemeriksaan dari tim medis baik dari pihak Kejati NTT maupun pihak medis yang disiapkan tersangka.

Baca Juga:  Majelis Hakim Ingatkan Jonas Salean, Tidak Bepergian ke Luar Kota

“Sesuai hasil pemeriksaan dari dua dokter yang disiapkan dinyatakan tersangka sehat. Sehingga ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Kupang,” ujar Abdul.

Lanjut Abdul sehingga penangguhan penahanan untuk tersangka harus melalui proses, bukan tanpa melalui proses dan memiliki alasan dasar yang kuat dan dapat diterima oleh penyidik Tipidsus Kejati NTT

Jonas Salean Anggota DPRD NTT Fraksi Golkar merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi bagi – bagi tanah yang merupakan aset negara tahun 2016 – 2017 dengan nilai kerugian Rp 66 miliar lebih. Sehingga Mantan Wali Kota Kupang bersama Mantan Kepala BPN Kota Kupang Thomas More, ditetapkan sebagai tersangka hingga penahanan di Lapas Penfui Kupang.

Baca Juga:  Usai Dilantik, Simon Nahak dan Kim Taolin Batal Pulang Malaka, Ini Alasannya

Terhadap kasus ini, Anggota DPR RI Herman Heri meminta Kejati NTT untuk memberikan penangguhan penahanan terhadap tersangka dengan alasan sakit.

Ketua Komisi III asal Partai PDIP ini menuturkan bahwa dirinya tidak akan mengintervensi proses hukum terhadap politisi Golkar itu. Namun proses hukum harus dilakukan secara manusiawi dan sesuai ketentuan hukum. (RL/Gio)

  • Bagikan
error: Content is protected !!