Pengangkatan Tekoda TTU, Disorot Lakmas NTT

  • Bagikan

TimorBerita. Kefamenanu || Penyerahan Surat Keputusan (SK) bagi 1.712 guru Kontrak Daerah tahun 2021 oleh Bupati TTU, David Juandi pada Rabu (9/6/2021) mendapatkan sorortan serius. Tanggapan itu dari berbagai pihak baik media sosial maupun media massa.

Ada begitu banyak pujian tetapi juga ada sorotan kritis yang perlu mendapat perhatian.

Direktur Lembaga Advokasi Masyarakat Sipil ( Lakmas ), Viktor Manbait, Jumat (11/6/2021) ikut memberikan catatan kritisnya terkait pengangkatan SK Tekoda. Awalnya ia mengucapkan selamat kepada para tekoda yang telah di SK kan 6 bulan lalu oleh Bupati terdahulu dan diserahkan SK penangkatannya oleh Bupati terpilih David Juandi.

Namun pada bagaian lainnya Viktor mengatakan, dengan penyerahan SK penangangkatan 1.712 Tekoda yang ditandatangani Bupati terdahulu dan diserahkan Bupati TTU terpilih.

Baca Juga:  Malaka Butuh Sosok Pemimpin Sederhana, SN – KT Pilihan Tepat

Menunjukkan bahwa proses pengangkatan Tekoda telah memenuhi ketentuan analisis dan kebutuhunan Tekoda sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati TTU No 10 Tahun 2021 tentang SOP penerimanaan Tenaga Kontrak Daerah Kabupaten TTU.

Viktor menjelaskan, dalam SOP tersebut, Pasal 4: ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPK berdasarkan analisas jabatan  dan analisa beban kerja.
Artinya para Tekoda yang diangkat itu adalah untuk mengisi kekosongan dan atau kekurangan tenaga kerja pada unit kerja. Misalnya kekurangan guru pada sekolah sekolah sesuai dengan jenis dan spesifikasi guru,” tandasnya.

Dengan demikian, lanjut Viktor tidak ada lagi penumpukan guru untuk mata pelajaran tertentu pada sekolah tertentu sementara di sekolah lain kekurangan guru, tidak ada lagi.

Baca Juga:  Berkas Rampung, Kejari Ende Tahan Bos Investasi Bodong

Disamping itu, tulis Viktor, selain kajian tentang jenis dan spesifikasi tenaga yang dibutuhkan, setiap unit daerah yang membutuhkan tambahan tenaga kerja, wajib melakukan dan mengajukan kajian jenis dan spesifikasi tenaga kerja untuk 5 tahun.

Dengan merinci kebutuhan per 1 tahunnya berdasarkan prioritas kebutuhan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyusunan kebutuhan jumlah  PPK sebagaimana dimaskud pada ayat  (1) dilakukan untuk jangka waktu  5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan Prioritas Kebutuhan.

” Masyarakat belum memperoleh informasi dari Pemda, tentang penangkatan 1712 teko ini adalah bagian dari kajian kebutuhan jumlah tekoda untuk 5 tahun dari periode tahun berapa ke tahun berapa, dan jumlah Tekoda berapa banyak,” tanya Viktor.

Baca Juga:  Aksi Tim Patroli di Malam Pergantian Tahun di Atambua Kota Perbatasan RI -RDTL

” Dan dengan diangkatnya 1.712 Tekoda ini, apakah sudah terpenuhi kebutuhan jumlah Tekoda dalam rentang 5 tahun yang direncanakan atau masih butuh berapa banyak lagi,” kritiknya.

Viktor juga mempertanyakan rekrumten Tekoda akan berlangsung hingga kapan.
Mengingat sejak tahun 2018 tentang jumlah kebutuhan Tekoda ini belum ada sebuah kajian sebagiamana disyaratkan dalam Perbup 10 Tahun 2012. Apalagi dengan berlakunya ASN, tidak dikenal lagi istilah Tekoda tetapi telah diganti dengan P3K.

” Bagaiamana formula yang direncanakan Pemda sehingga P3k yang lebih menjamin masa depan para Tekoda dari sisi honorer yang sama dengan ASN dan kepastian kontrak kerja ini bisa diterapkan,” tegasnya. (Bell/kend)

  • Bagikan