Perbuatan Mantan Walikota Kupang Untungkan Pribadi, Keluarga dan Golongan

  • Bagikan

Timorberita. Kupang – Pengadilan Tipikor Kupang menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi bagi – bagi tanah untuk terdakwa Jonas Salean Mantan Walikota Kupang, Selasa (3/11/2020).

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menegaskan bahwa terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Walikota Kupang membagikan tanah kapling kepada terdakwa Jonas Salean, isteri terdakwa, Albertina Resdiana Ndapamerang, menantu terdakwa, Indra Yance Valentino Tambengi, menantu terdakwa, Lukas Donny Satrio, keponakan terdakwa, dr. Evelin Magdalena E. Mannoradja dan besan terdakwa, Yulius P. Y. Tambengi.

JPU menyebut dalam dakwaan selain membagikan tanah kepada keluarga dan diri sendiri, terdakwa juga membagikan tanah kapling kepada keluarga dekatnya yang berbatasan langsung dengan lokasi tanah terdakwa yakni Desak Ketut Sri Wahyuni ponakan terdakwa, dr. Ronald Melviano Louk, ponakan terdakwa, Johnicol Ricard Frans Sine, kerabat dekat terdakwa, Dwi Nora Kinirawati, ipar terdakwa dan Aguatina Mariana Saudale, ipar terdakwa.

Menurut JPU, total bidang tanah yang diterima oleh terdakwa dan keluarganya adalah seluas 5518 M2 dengan harga per meter persegi pada saat itu sebesar Rp. 3. 316. 067, 61 sehingga total Rp. 18. 298. 061. 071, 98. Sedangkan saat itu terdakwa dan keluarganya hanya membayar biaya administrasi untuk 11 kapling tanah dengan total Rp. 2. 200. 000.

Baca Juga:  Kuasa Hukum Korban Penganiayaan Datangi Mapolres, Bupati Raymundus Diperiksa Awal Januari

Dikatakan untuk mengaburkan niat jahat terdakwa terdakwa juga sekaligus untuk mendapatkan dukungan atas perbuatannya, terdakwa dengan sengaja membagikan tanah seluas 20. 068 M2 kepada pejabat dalam lingkup Pemerintah Kota Kupang, pejabat Kantor BPN NTT, Pejabat Kantor BPN Kota Kupang dan pejabat Polda NTT.

Dalam dakwaan JPU menegaskan penerima tanah kapling tersebut bukanlah pihak yang berhak menerima pembagian tanah Pemkot Kupang sebagaimana dalam ketentuan pasal 68 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah dan pasal 399 ayat (1) pemendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah.

Selain itu, lanjut JPU, perbuatan terdakwa pada tahun 2016 – 2017 menerbitkan surat penunjukan tanah kapling Walikota Kupang sebagai dasar pemindahtanganan hak atas tanah Pemkot Kupang kepada dirinya, keluarga, pejabat dan orang lain tanpa melalui persetujuan DPRD Kota Kupang.

Baca Juga:  Waspada Kesehatan Pengunjung, Pengadilan Tipikor Disemprot Disinfektan

Dan menyalahgunakan kewenangan selaku Walikota Kupang membuat keputusan secara khusus untuk memberikan keuntungan pribadi, keluarga dan golongan bertentangan dengan pasal 76 ayat (1) huruf a dan d Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.

Lanjut JPU, perbuatan terdakwa bersama dengan Thomas More Mantan Kepala BPN Kota Kupang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 66. 643. 013. 678, 42 sebagaimana laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan NTT Nomor : SR – 313/PW/24/5/2020 tanggal 19 Oktober 2020.

Akibat perbuatan terdakwa diancam dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

Baca Juga:  Kuasa Hukum Yakin Jonas Salean Tidak Bersalah, Ada Bukti Hukum

Selain itu, perbuatan terdakwa diancam dalam pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang РUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang РUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang РUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke Р1 KUHPidana.

Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan untuk terdakwa Jonas Salean oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendrik Tiip dan Herry C. Franklin. Sidang dipimpin majelis hakim, Dju Jhonson Mira Mangngi, didampingi hakim anggota, Ari Prabowo dan Ibnu Kholiq. Sedangkan terdakwa Jonas Salean didampingi kuasa hukum, Yanto MP. Ekon, dan Mel Ndaomanu Cs. (RL-Gio)

  • Bagikan