Permohonan Sengketa MK, Malaka dan Sumba Barat Masuk Ambang Batas

  • Bagikan

TimorBerita. Jakarta – Hasil Pilkada serentak dari sembilan kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, empat diantaranya mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Empat kabupaten yang mengajukan gugatan yakni Kabupaten Belu, Malaka, Sumba Barat dan Manggarai Barat. Dari empat daerah ini, kabupaten Malaka dan Sumba Barat yang memenuhi syarat ambang batas 0,5 hingga 2 persen.

Seperti dilansir Antara, permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang memenuhi syarat ambang batas 0,5 hingga 2 persen diperkirakan hanya 25 permohonan yang dipastikan lolos dari 136 permohonan yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga:  Tunggu Janji Bupati TTU, Dua Tahun Kades Terpilih Belum Dilantik

Berikut perinciannya kabupaten yang memenuhi ambang batas yakni, Kabupaten Karimun, Sumba Barat, Indragiri Hulu, Nabire, Mandailing Natal, Kotabaru, Malaka, Sumbawa, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Solok dan Panukal Abab Lematang Ilir.

Tasikmalaya, Tojo Una-Una, Morowali Utara, Rokan Hulu, Rembang, Sekadau, Purworejo, Konawe Selatan, Teluk Wondama dan Lingga.

Sedangkan pemilihan walikota hanya Kota Ternate. Untuk
provinsi terdapat dua yakni pemilihan gubernur Jambi dan Kalimantan Selatan.

Peneliti lembaga riset Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Muhammad Ihsan Maulana dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis (7/1/ 2020) mengatakan sebanyak 136 permohonan perselisihan hasil atau sengketa pilkada yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga:  Kasus Dana Covid - 19 Nagekeo di Ujung Tanduk, Pekan Depan Expose di Kejati NTT

Menurutnya dari jumlah permohonan terdapat 116 daerah, dan 25 permohonan yang memenuhi ambang batas sebagaimana ditentukan pasal 158 UU Pilkada.

“Dari 136 permohonan yang masuk ke MK dan juga 116 daerah, ada 25 permohonan yang memang memenuhi ambang batas sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU Pilkada,” sebut Ihsan Maulana.

Dikatakan untuk pemilihan gubernur, dari enam daerah dengan tujuh permohonan, terdapat dua permohonan yang dipastikan lolos ambang batas.
Sedangkan pemilihan bupati, dari 96 daerah yang hasil pemilihannya disengketakan ke Mahkamah Konstitusi, hanya 22 daerah yang disebut masuk ambang batas.

Baca Juga:  Peserta CPNS Dilepas Ikut Pelatihan di Provinsi, Begini Pesan Wabup Belu

Sedangkan untuk pemilihan wali kota, hanya sengketa hasil pemilihan daerah Ternate yang masuk ambang batas dari 14 permohonan yang diterima Mahkamah Konstitusi.

Menurut Ihsan Maulana walau hanya 25 daerah yang permohonannya memenuhi ambang batas. Ia menekankan permohonan lain tidak serta merta tidak akan diterima Mahkamah Konstitusi. Sebab, lembaga itu menggeser ambang batas dari syarat formal menjadi pokok materi.

Sehingga permohonan yang tidak memenuhi ambang batas tentunya tidak langsung tidak dipertimbangkan, tetapi akan diperiksa pokok permohonannya. (Antara/ Gio/ Try)

  • Bagikan
error: Content is protected !!