Pers Dibungkam Kapolda NTT Dituntut Hentikan Pidana Dua Wartawan

  • Bagikan

KUPANG, Timorberita.com–Kapolda NTT, Irjen Pol. Lotharia Latif, didesak untuk menghentikan proses pidana terhadap dua wartawan di Polres Rote Ndao dan Polres Alor.

Sebab sengketa pers mestinya menggunakan UU Pers dan pedoman MoU Kapolri, Kejaksaan Agung, dan Dewan Pers.

Desakan Forum Wartawan Nusa Tenggara Timur (NTT) disampaikan dalam aksi damai yang digelar di halaman Polda NTT Senin (31/8/2020). Aksi turun kejalan memulai start dari depan kantor Gubernur NTT, membawa poster dan berorasi mengencam sikap Polisi.

“Kami minta Kapolda NTT segera mencopot Kapolres Rote Ndao dan Kapolres Alor,” teriak orator Jefri Taolin dari balik pagar depan Polda NTT.

Jefri yang juga Pemred Focus Nusa Tenggara.com mengatakan jika Kapolda tidak mengindahkan tuntutan ini maka Wartawan NTT akan mengambil sikap tegas. Bersurat ke Kapolri untuk mencopot Kapolda NTT, karena dinilai tidak mampu menangani sengketa pers yang terjadi di Kabupaten Alor dan Rote Ndao.

“Jika Kapolda tidak mengindahkan semua permintaan ini maka Forum Wartawan NTT akan bersurat ke Mabes Polri. Kami juga akan memboikot segala pemberitaan di Polda,” tegas Fathur sapaan akrab Jefri Taolin.

Baca Juga:  Kapolda NTT Dorong Anggota Asabri Tahu Hak dan Kewajiban

Menurut Jefri kasus yang menimpa dua wartawan yang sedang ditangani kepolisian Alor dan Rote Ndao dinilai sebagai langkah pembungkaman terhadap kebebasan pers.

Sebab penanganan kasus sengketa pers mestinya menggunakan UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan berpedoman pada kesepakatan antara Dewan Pers dan Kapolri serta Kejaksaan Agung.

“Kami minta untuk segera hentikan proses pidana terhadap dua wartawan. Kami kasih deadline 3x 24 jam jika tidak diindahkan tentu kami wartawan NTT akan bersikap,”tegasnya.

Dua wartawan Demas Mautuka, Pemred Tribuana Pos di Kabupaten Alor dipidana atas laporan Ketua DPRD Alor dan laporan Kepala BMKG Alor.

Dan kasus pidana Hendrikus Geli, Pemred Berita NTT.com dipidana karena mengkritisi kinerja Bupati Rote Ndao.

Sementara Koordinator Aksi, Joey Rihi Ga, dalam rilisan pernyataan sikap mengatakan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk menyampaikan beragam informasi, sehingga memperkuat dan mendukung warga negara untuk berperan di dalam demokrasi.

Bahwa dalam melaksanakan tugas jurnalistik, pekerja pers dilindungi oleh konstitusi negara yaitu UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang diperkuat MoU antara Dewan Pers dan Polri Nomor 2/DP/MoU/II/2017 dan Nomor B/15/II/2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.

Baca Juga:  Gunakan Honda Beat, Kapolda NTT Jangkau Korban Banjir Bandang Adonara

Penegasannya dalam Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa apabila Kepolisian menerima pengaduan dugaan perselisihan/sengketa termasuk surat pembaca atau opini/kolom antara wartawan/media dengan masyarakat, akan mengarahkan yang berselisih/bersengketa dan/atau pengadu untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke Dewan Pers maupun proses perdata.

Bukan hanya itu dalam nota kesepahaman Dewan Pers dan Kepolisian RI juga mengatur tentang penanganan laporan masyarakat terkait pers. Apabila Dewan Pers menemukan dan/atau menerima laporan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang pers maka melakukan koordinasi dengan Kepolisian RI (Pasal 5 ayat (1).

Meski demikian sejumlah peristiwa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, justru bertolak belakang dengan regulasi yang dijamin oleh Negara.

Peristiwa yang menimpah Pemred Berita NTT.com Hendrik Geli di Kabupaten Rote Ndao dan Demas Mautuka, Pemred Tribuana Pos di Kabupaten Alor menunjukan bahwa, jajaran Kepolisian di NTT belum mematuhi regulasi dan konstitusi serta MoU antara Dewan Pers dengan Kapolri karena menangani pengaduan atas karya jurnalisitik tanpa menggunakan UU Pers.

Baca Juga:  Forum Pemuda NTT Desak Tahan Oknum Anggota DPRD Malaka Cs Tersangka Pengeroyokan Wartawan

Berikut tuntutan Forum Wartawan Nusa Tenggara Timur,

Satu, Hentikan penyidikan terhadap Pemred Berita NTT.com atas nama Henderik Geli yang saat ini sedang di Polres Rote Ndao, dan selesaikan sesuai Undang-Undang No 40 tahun 1990 tentang Pers dan mekanisme yang berlaku.

Dua, Hentikan penyidikan terhadap Pemred Tribuana Pos, atas nama Demas Mautuka yang saat ini sedang ditangani di Polres Alor.

Tiga, Mendesak penyidik Kepolisian untuk tidak menggunakan Undang-Undang ITE maupun KUHP dalam menyelesaikan sengketa Pers.

Empat, Mendesak penydik untuk taat pada MoU yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan dan Dewan Pers terkait penyelesaian sengketa pers.

Lima, Mendesak Polda NTT berlaku Adil terhadap Wartawan dalam mendapatkan Informasi di lingkup Polda NTT.

Enam, Sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka kami mendesak Pemda Rote Ndao untuk memberikan ruang seluas-luasnya kepada publik untuk mengakses informasi, terutama Wartawan yang melakukam tugas jurnalistik di wilayah Pemkab Rote Ndao. (gio/tim)

  • Bagikan