PGRI TTU Temui Kadis PKO Pertanyakan Gaji Guru Bulan Maret

  • Bagikan

TimorBerita. Kefamenanu- Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) temui Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Kabupaten TTU.

Kehadiran Pengurus PGRI TTU meminta Dinas PKO TTU agar segera membayar hak gaji ribuan guru TK, SD dan guru SMP selama bulan Maret. Penahan hak ribuan guru mestinya disampaikan jelas sehingga tidak disalah tafsir.

” Agenda hari ini kita bertemu Pak Kadis PKO untuk mempertanyakan gaji PNS guru yang ditahan. Jangan sampai kesalahan satu sekolah lalu melibatkan seluruh guru di Kabupaten TTU,” ujar Ketua PGRI TTU Dominikus Nitsae di Kantor Dinas PKO TTU Selasa, 22 Maret 2022.

Baca Juga:  PGRI TTU Temui Bupati, Kepsek Dilarang Cabut Nama di Dapodik

Menurut Dominikus penahanan hak guru sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan guru dan keluarganya. Sehingga Dinas PKO TTU diharapkan dalam minggu ini segera merealisasikan hak guru. Jika tidak dibayar maka pihaknya mengancam akan kembali lagi ke dinas PKO TTU.

Sementara itu Sekretaris PGRI TTU Maximus Abainpah, meminta pihak dinas PKO TTU secepatnya membayar gaji guru yang ditahan dikarenakan sangat berdampak terhadap kesejahteraan banyak orang terlebih didalam kebutuhan keluarga.

“Kita punya harapan dalam ini minggu dinas PKO musti membayar gaji guru,” tandasnya.

Baca Juga:  Nasib Guru PTT Terancam, PGRI TTU Jumpa Bupati Cari Solusi

Hal senada disampaikan oleh Koordinator Bidang Pengembangan Profesi PGRI Kabupaten TTU Yanuarius Seran Fahik menegaskan agar Pemkab melalui dinas PKO TTU mengkaji dampak dari pemberian sanksi terhadap kelalaian kerja dengan memperhatikan hajat hidup banyak orang.

“Jangan sampai pengembangan profesi guru terhambat karena terkendala dengan biaya,” tegasnya.

Semantara itu Plt. Kepala Dinas PKO Kabupaten TTU Raymundus Aluman saat ditemui diruang kerjanya mengatakan, dirinya mengakui pihaknya menahan gaji guru karena terhambatnya beberapa sekolah yang tidak memasukan laporan hasil keuangan dana BOS ke dinas PKO Kabupaten TTU tahun 2021.

Baca Juga:  PGRI TTU Gelar Seminar Hukum Lindungi Profesi Guru

“Harusnya laporan keuangan hasil BOS sudah harus selesai di bulan Maret tetapi beberapa sekolah yang laporannya tersendat akibatnya ada kebijakan seperti itu,” tandasnya.

Raymundus menjelaskan, persoalan laporan hasil BOS dan aset-aset yang ada di sekolah tersebut telah tuntas semenjak tanggal 17 Maret 2022 setelah pihaknya memanggil sekolah bersangkutan. Pihaknya akan melaporkan ke Bagian Keuangan dan Aset Daerah agar gaji ribuan guru yang ditangguh segera diproses untuk dibayar.

“Semua laporan dari sekolah yang tersendat sudah selesai. Besok kita sudah mulai pembayaran gaji guru,” jelasnya. (Christo).

  • Bagikan