Pilkada Berujung MK, Ketua TPD Kompetisi Ada Menang Ada Kalah

  • Bagikan

TimorBerita.Kupang – Penetapan pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilih Umum Kabupaten Malaka sudah berakhir. Menariknya ada pasangan calon yang memilih tidak terima hasil Pilkada. Dan itu wajar jika ada yang memilih menggugat sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah satunya Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur.Dari dua pasangan calon (Paslon) yang berkompetisi hasilnya Paslon nomor urut 1 Simon Nahak-Louse Lucky Taolin (paket SN-KT) unggul 984 suara dari paslon petahana Stefanus Bria Seran – Wendelinus Taolin (paket SBS-WT).

Menanggapi gugatan MK, Ketua Tim Pemeriksa Daerah (TPD) majelis etik penyelenggara pemilu saat ini, Mikhael Feka menyoroti gugatan Paslon SBS – WT atas gugatannya itu.

Saat diminta pandangannya Kepada TimorBerita.com Selasa (22/12/2020) Mikhael mengatakan pilkada merupakan konkretisasi dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam konteks pilkada rakyat Malaka telah menunjukkan kedaulatannya pada 9 Desember 2020 lalu.

Akademisi hukum ini mengatakan hasil Pilkada sudah berakhir dan siapapun yang terpilih tentunya harus menghargai pilihan rakyat Malaka. Dimana mana mayoritas rakyat Malaka memilih SN-KT sebagai pemegang kedaulatan itu. Apabila tahapan prosedur penyelesaian pelanggaran pada saat pelaksanaan tidak dilalui maka sulit untuk pembuktian di MK.

Baca Juga:  Penyidik Tipidsus Kejati NTT Temukan Fakta Baru Kasus Tanah Labuan Bajo

Mantan Tim Asistensi Bawaslu NTT 2013-2018 mengatakan, terhadap saksi SBS-WT yang memilih tidak mendatanngani hasil rekapitulasi saat pleno di KPU Malaka. Itu tidak masalah sebab dalam aturannya tidak wajib hukumnya saksi harus tandatangan, namun harus dikemukakan alasannya mengapa tidak tanda tangan.

Menurut Mikhael apabila gugatan Paslon nomor urut 2 SBS-WT berkaitan dengan hasil perolehan suara, maka seharusnya dilakukan dari bawah mulai dari penghitungan di TPS, rekapitulasi di kecamatan, sampai pada pleno rekapitulasi dan penetapan oleh KPU Kabupaten.

” Kalau sudah di KPU Kabupaten baru saksi tidak tanda tangan maka hal ini menunjukkan ketidak dewasaan dalam berpolitik apabila tidak disertai alasan yang jelas dan mendasar,” tandasnya

Dikatakan apabila kemudian SBS-WT mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepada MK itu adalah hak yang dijamin konstitusi. Terhadap langkah SBS- WT untuk menempuh jalur hukum tentunya harus diapresiasi.

Namun yang terpenting bisa membuktikan dalil permohonannya di MK. Dengan bukti-bukti yang akurat dan mampu menghadirkan bukti-bukti tersebut di dalam persidangan.

Baca Juga:  Gelar Undian Simpedes, BRI Kefamenanu Bagi Hadiah Mobil Untuk Nasabah

” Silahkan gugat itu hak konstitusi dan diapresiasi. Tetapi apakah dalil dan bukti yang diajukan tersebut berpengaruh terhadap hasil atau tidak,” tandasnya.

Menurut Mikhael tentunya dalam pelaksanaan pilkada diawasi oleh Pengawas Pemilu dan apakah pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan dalam permohonannya dilaporkan ke Bawaslu Malaka dan jajarannya atau tidak. Dan bagaimana tindak lanjut dari laporan tersebut.

Mahkamah Konstitusi adalah ultimum remedium dari masalah sengketa kepemilihan dalam arti bahwa apabila ada dugaan kecurangan dan atau pelanggaran pilkada diajukan agar secara administrasi ada rekomendasi dari pengawas pemilu untuk diperbaiki atau tidak. Begitu pun dengan pelanggaran pidana pilkada.

Sementara Ketua KPU Malaka, Makarius Bere Nahak mengatakan sebagai termohon selalu siap menghadapi gugatan dari Paslon nomor urut 2 SBS-WT. Pihaknya sedang meyiapkan dokumen termasuk kuasa hukum KPU Malaka pada saat persidangan nanti di MK.

“Koordinasi berjalan baik itu KPU NTT dan KPU Pusat. Intinya kita siap hadapi gugatan paslon nomor urut 2,” tandasnya.

Baca Juga:  Hikmah Natal Mantan Sekda Ajak Masyarakat Bersatu Bangun Malaka

Makarius menjelaskan penyelenggara sudah menjalankan tugas sesuai regulasi yang di atur. Semua tahapan proses Pilkada terbuka dan diawasi melekat oleh Bawaslu dan masyarakat. Soal hasil pleno rekapitulasi KPU dan saksi SBS – WT sudah sepakat, mengakui hasil paslon SN – KT unggul 984 suara, di saksikan oleh forum.

Akan tetapi saksi yang bersangkutan memilih untuk tidak tanda tangan berita acara. Maka itu hak setiap orang karena sebagai penyelenggara tidak bisa mengintervensi.

” Kami akan membuktikan profesionalisme kerja kami sebagai penyelenggara. Kita akan tunjukan semua bukti-bukti menjawabi dalil dari penggugat,” tandasnya.

Sekedar tahu dari pleno rekapitulasi keseluruhan 395 TPS yang ada di 12 kecamatan Kabupaten Malaka. Hasilnya pasangan calon nomor urut 1, Simon Nahak – Louse Lucky Taolin (SN-KT) unggul 984 suara dari paslon petahana Stefanus Bria Seran -Wendelinus Taolin (SBS-WT).

Paslon Simon Nahak -Louse Lucky Taolin unggul dengan total 50,890 suara prosentasenya 50,49% atau unggul 984 suara. Sedangkan paket SBS-WT memperoleh dukungan 49.906 suara atau 49,51%. (Joka/Gio)

  • Bagikan
error: Content is protected !!