Polda NTT Ambil Alih Kasus Pengeroyokan Wartawan Malaka

  • Bagikan

Timorberita. Betun – Penyidik Kepolisian Resor (Polres) Malaka akhirnya melimpahkan kasus pengeroyokan wartawan Garda Malaka.com ke Dirkrimum Polda Nusa Tenggara Timur.

Bukti pengalihan perkara kasus itu melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal 03 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Penyidik Polres Malaka.

Alasannya pertimbangan kamtibmas di tengah situasi tahapan Pilkada Malaka yang sedang berlangsung.

Kini lanjutan proses hukum penyidikan kasus pengeroyokan terhadap korban Yohanes Seran Bria alias bojes Seran, di Desa Haitimuk, Kecamatan Weliman resmi ditangani penyidik Dirkrimum Polda NTT.

Entah apa gerangannya para tersangka belum juga dipanggil penyidik Polres Malaka untuk ditahan, hingga kasus tersebut dialihkan ke Polda NTT.

Baca Juga:  Dua Tahun Raih Predikat Opini WTP, Belu Terima Penghargaan

Tim kuasa hukum korban, Yulianus Bria Nahak, sangat yakin pelimpahan perkara ke Polda NTT, sudah ada titik terang. Para tersangka bakal dipanggil untuk ditahan agar lebih mempercepat proses hukum agar bisa dilimpahkan ke meja hijau.

“Kita yakin perkara ini tidak bisa ditanggani tuntas Polres Malaka karena alasan bertentangan jalannya pilkada. Sehingga lebih tepat dilimpahkan ke Polda Nusa Tenggara Timur,” tandas Yulianus.

Ia menilai, alasan penyidik Polres Malaka tidak tepat kaitan pilkada karena ketiga tersangka bukan merupakan calon bupati dan wakil bupati.
Kasus ini murni tindak pidana umum.

Baca Juga:  Aksi Pelemparan “Coreng” Pilkada Malaka, Pengamat Hukum Minta Usut Pelaku

Menurut Yulianus bila perkara ini dikaitkan dengan pilkada tentunya Polres Malaka dinilai bukan merupakan penegak hukum yang netral dalam menjalankan kewenangannya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.

Dia menegaskan seorang wartawan yang bilamana sedang menjalankan tugas dan fungsinya, hal itu dilindungi Undang-Undang Pers.

Wartawan adalah sekelompok warga negara yang menjalankan profesinya
memenuhi hak asasi masyarakat berekspresi dan memperoleh informasi
untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya. Sebagaimana di jamin dalam pasal 28 F UUD 1945.

Baca Juga:  Badai Seroja 34 Warga Timor Leste meninggal, Lain Hilang

“Tanpa kemerdekaan pers, hak asasi untuk
memperoleh informasi dan berkomunikasi tidak akan pernah ada, tanpa Pers,” ujarnya.

Sekedar tahu, status kasus yang ditangani Penyidik Polres Malaka sudah sampai tahapan penyidikan dengan penetapan tiga orang tersangka sejak tanggal 21 Oktober.

Tiga tersangka yang sudah ditetapkan penyidik Polres Malaka yakni Raymundus Seran Klau, Anggota DPRD Malaka Fraksi Golkar, Sergius Fransiskus Klau (SFK) ketua PAC Malaka Barat Partai Golkar dan Yohanes Seran (YS) Anggota AMPG.

Kini kasus ini resmi dilimpahkan kepada Dirkrimum Polda NTT.  (Joka-Gio)

  • Bagikan