Politik Dikambing Hitamkan, Menjadi Momok Masyarakat

  • Bagikan

SALAH satu wujud pelibatan masyarakat dalam proses politik adalah Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) dan Pemilihan Umum (Pemilu).

Pemilihan langsung merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu.

Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu atau pilkada yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah daerah.

Pilkada memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat.

Oleh karena itu, pilkada merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan. Pilkada dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan.
Pertama, Pilkada harus bersifat kompetitif, dalam artian peserta pemilu harus bebas dan otonom.

Kedua, Pilkada yang diselenggarakan secara berkala, dalam artian pemilu harus diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu yang jelas.

Ketiga, Pemilu harus inklusif, artinya semua kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu.
Tidak ada satu pun kelompok yang diperlakukan secara diskriminatif dalam proses pemilu.

Keempat, Pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana bebas. Tidak di bawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas.

Kelima, Penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen.
Dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah.

Pengalaman dalam rangkaian penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional dan daerah melalui pemilu dan pilkada membuktikan keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi.

Penyelenggaraan pilkada tahun 2020 diharapkan oleh banyak kalangan, masyrakat termasuk kalangan nasional.

Melalui gambaran ini dapat dikatakan bahwa sistem perpolitikan nasional dipandang mulai sejalan dengan penataan kehidupan berbangsa dan bernegara. Didalamnya mencakup penataan partai politik.

Peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional. Terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah.

Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik.

Baca Juga:  Tiga Hari Buka Pendaftaran KPU TTU Minta Paslon Siapkan Berkas

Oleh karena itu, peran partai politik perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas, dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi.

Pada saat ini sedang dirampungkan hasil analisa 3 paket dalam perhelatan pilkada ditingkat lokal (Kabupaten TTU) diharapkan mampu bersaing secara profesional berdasarkan elektabilitas masing-masing paket.

Dan juga mampu bersaing melalui visi misi program agar yang belum tuntas harus dituntaskan yang belum ada harus di adakan dan tingkatkan.

Adu argumentasi adalah hal yang positif karena mampu memberi motivasi didalam pelayanan sebagai calon pemimpin seketika terpilih menjadi pemimpin…elit politik jangan jadikan pilkada sebagai ajang untuk proyek kepentingannya .

Pilkada yang Demokratis

Pilkada sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam skala lokal untuk menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis.

Berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, dimaksudkan untuk memilih, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi.

Dapat menyerap serta memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terselenggaranya pilkada secara demokratis menjadi dambaan setiap warga negara Indonesia.

Pelaksanaan pemilu dan pilkada dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya satu kali dan mempunyai nilai yang sama, yaitu satu suara. Hal ini yang sering disebut dengan prinsip one person, one vote, one value (opovov).

Yang dimaksud dengan pemilu atau pilkada yang bersifat langsung adalah rakyat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

Warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih berhak mengikuti pemilu dan memberikan suaranya secara langsung.

Sedangkan pemilu yang bersifat umum mengandung makna terjaminnya kesempatan yang sama bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi.

Baca Juga:  Aksi Pelemparan “Coreng” Pilkada Malaka, Pengamat Hukum Minta Usut Pelaku

Pemilu yang bersifat bebas berarti bahwa setiap warga negara yang berhak memilih bebas untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun.

Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin  keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

Pemilu yang bersifat rahasia berarti bahwa dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun.

Dibidang politik ialah merupakan ancaman yang dapat bersumber dari luar daerah maupun dalam daerah.

Dari luar daerah, ancaman dibidang politik dapat dilakukan oleh suatu daerah dengan melakukan tekanan politik terhadap daerah lain.

Intimidasi, provokasi, atau blokade politik ialah merupakan bentuk ancaman yang berdimensi, politik yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan.

Kedepan, bentuk ancaman yang berasal dari salah satu kandidat atau calon pemimpin diperkirakan berpotensi terhadap daerah itu sendiri.

Dimana seharusnya kita memerlukan peran dari fungsi seorang calon pemimpin dengan karakter politik yang berjiwa pemimpin yang berkrakter profesional. ini sangat membuat pertahanan diri untuk menghadapinya tuntut dari keinginan rakyat .

Berikut ini merupakan contoh ancaman politik yang sering terjadi dan merupakan tuntutan masyrakat yang tidak pernah habis-habis2nya.

Politik adu domba atau orang berbicara atau mendengar kata “politik”. Sayang, kata ini selalu dianggap negatif karena politik terlalu sering diwarnai dengan kelicikan, kekejaman, dan kecurangan.

Politik seolah-olah sesuatu yang buruk dan perlu dihindarkan. Ini mencederai “politik” itu sendiri yang sejatinya adalah mencari kebijakan dalam kehidupan.

Politik dikambinghitamkan dan menjadi momok masyarakat. Politik menjadi pelaku dari kebiadaban yang harus dihindari dan dijauhkan dari masyarakat sehingga “golput” dalam Pemilu atau masuk dalam dunia politik seolah seperti masuk ke dalam lingkaran iblis.

Keadaan seperti itu menimbulkan pertanyaan: Apa benar politik itu demikian? Mengapa politik bisa demikian?

Sebenarnya, politik menjadi garang semacam ini karena pelaku di dunia politik melupakan jati diri politik.

Baca Juga:  Yukun Lepa: Fraksi PKB Harus Kawal Bupati-Wabub Malaka

Dunia politik sering diwarnai keinginan pribadi dibandingkan menjadi “pembawa suara kebenaran”.

Ini sangat jelas ketika pelaku politik dalam membuat kebijakan, sering tidak memihak pada yang benar.

Politik menjadi miskin, bahkan kehilangan maknanya di tengah masyarakat dengan mengemis keuntungan pribadi, daripada memberikan cinta kepada masyarakat.

Politik menjadi busuk karena kepala lebih besar dari pada hati.

Bagaimana seharusnya politik? Politik semestinya pertama-tama selalu mengedepankan kebaikan bersama bukan kebaikan individual. Ini secara jelas dari etimologinya dalam bahasa Yunani Πολιτικά atau polis.

Artinya, politik pada dasarnya bukan berkaitan dengan rebutan kekuasaan tetapi bagaimana masyarakat dapat tertata dengan baik. Politik bukan berbicara “aku menang” atau “aku kalah”.

Tetapi bagaimana masyarakat dapat memperoleh suatu kehidupan yang baik dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah karena “pribadi manusia merupakan dasar dan tujuan tatanan dan kehidupan politik”.

Politik tidak membutuhkan krakter pecundang………Jhon F Kennedy, mantan Presiden Amerika Serikat secara terbuka pernah berujar: Politik itu kotor, puisilah yang membersihkannya.

Apa yang diungkapkan Kennedy itu mestinya jadi perhatian kita semua, betapa politik memerlukan hati nurani yang dilambangkan dengan puisi.

Asas politik yang kotor – menurut perspektif Kennedy – karena targetnya hanyalah menang atau mempertahankan.

Sementara asas kesusastraan adalah menyuarakan humanisme universal. Dua kutub yang berbeda ini harus duduk berdampingan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sehingga terbangun cakrawala politik yang berhati nurani….berpolitik tanpa hati nurani sesungguhnya hanyalah akan membangun kekuasaan yang menindas, bukan mencerahkan. Sebab, makna kepemimpinan dan kekuasaan sungguh jauh berbeda.

Meski di dalam makna kepemimpinan terselip kekuasaan, tetapi yang lebih dikedepankan adalah keteladanan.

Kepemimpinan dan kekuasaan bagai dua sisi mata uang yang tak boleh serta tak dapat dipisahkan.

Kepemimpinan tanpa kekuasaan, tak lebih umpama Singa Ompong, berkuasa tetapi tak dapat berbuat apa-apa.
Kekuasaan tanpa jiwa (roh) kepemimpinan niscaya akan menindas.

Penulis Oktovianus Seran, S.Ip.,M.Si

Dosen Universitas Timor (Unimor)

  • Bagikan
error: Content is protected !!