Praktisi Hukum Apresiasi Sikap Pjs Bupati Malaka Batalkan Surat Instruksi ASN Pantau TPS

  • Bagikan

TimorBerita. Kupang –Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka, akhirnya membatalkan surat instruksi pimpinan perangkat daerah dan para camat untuk menugaskan Aparatur Sipil Negara (ASN), kembali ke wilayah desa asal mengawasi Pilkada di TPS masing-masing.

Menanggapi sikap Pjs. Bupati Malaka terkait pembatalan instruksi surat tersebut, Praktisi Hukum Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang mengapresiasi sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka.

Dosen Fakultas Hukum Unwira Kupang, Mikhael Feka kepada Timorberita.com, Sabtu (5/12/2020) menuturkan sangat mengapresiasi keputusan Pjs. Bupati Malaka, yang sudah membatalkan surat instruksi tersebut.

Sikap rendah hati ini patut diacungi jempol karena sudah mematuhi dan mentaati aturan. Sikap yang diambil merupakan bagian dari upaya mendukung suksesnya Pilkada yang demokratis.

Baca Juga:  Daerah Termiskin, Papua Peringkat Atas, Disusul Papua Barat dan NTT

Menurut Mikhael, ASN memiliki hak pilih sehingga disilahkan ke TPS untuk memberikan hak pilihnya. ASN silahkan mengawasi dalam kapasitas sebagai masyarakat atau yang biasa disebut pengawasan partisipatif.

Mikhael yang juga Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Majelis Etik Penyelenggara Pemilu, menjelaskan ASN bagian dari masyarakat sebagai pengguna hak pilih.

Sehingga jika ada pelanggaran maka disilahkan untuk melaporkan kepada pengawas pemilu untuk ditindaklanjuti dengan bukti permulaan yang cukup.

” Setiap laporan dan atau temuan dugaan pelanggaran, tentunya pengawas tindaklanjuti, ” tandasnya.

Baca Juga:  Hendrik Fahik; Kita Pastikan APK SN-KT Aman

Menurut Mikhael semua elemen masyarakat dan pemerintah setempat, bertanggung jawab untuk mewujudkan pilkada yang damai dan demokratis.

Sehingga melalui Pilkada menghasilkan pemimpin Malaka sesuai keinginan masyarakat bukan mengabaikan aturan.

Mantan Tim Asistensi Bawaslu NTT 2013-2018 mengaku sangat mendukung langkah tegas dan tepat dari lembaga pengawas Pilkada. Bawaslu Malaka sudah menyurati Pjs. Bupati Malaka untuk membatalkan surat instruksi ASN mengawasi di TPS.

“Ini luar biasa. Dalam situasi begini integritas Bawaslu di tantang dan di uji. Bagaimana bertindak sesuai regulasi yang berlaku,” ujar alumnus Fakultas Hukum Unwira Kupang ini.

Ia menambahakan Aparatur sipil negara(ASN ) seharusnya memahami regulasi pilkada. Sehingga tidak salah melangkah dan bertindak melebihi penyelenggara pilkada.

Baca Juga:  Bawaslu Tidak Temukan Pemalsuan NIK, KPU Malaka Bebas

Sebelumnya diberitakan, surat instruksi kepada ASN untuk kembali ke wilayah desa asal untuk mengawasi TPS, sempat viral dan menuai protes. Praktisi hukum Unwira Kupang juga memberikan pandangan terkait surat tersebut. Bawaslu Malaka juga bersurat kepada Pemerintah Kabuaten Malaka.

Menanggapi surat Bawaslu, di hari yang sama Pemda Kabupaten Malaka, resmi membatalkan surat instruksi 4 Desember 2020.

Surat pembatalan ini di paraf oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Malaka, Silvester Leto SH. MH, atas nama Pjs Bupati Malaka. (Joka/Gio)

  • Bagikan
error: Content is protected !!