Proses Hukum Lambat Bakal Dialihkan ke Mabes Polri; Pengeroyokan Wartawan Malaka

  • Bagikan

Timorberita. Betun –Kasus pengeroyokan terhadap dua wartawan media online di Kabupaten Malaka saat peliputan, mendapat sikap kecaman dari berbagai kalangan.

Alasannya tindakan premanisme yang dilakukan sejumlah oknum pendukung tim pasangan calon Stef Bria Seran-Wendelinus Taolin paket SBS -WT, mencoreng kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara (PWOIN), Ferri Rusdiono dalam pers rilis, Kamis (15/10/2020) megaskan bahwa PWOIN mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan para pelaku massa pendukung salah satu paket calon Bupati dan Wakil bupati dan juga pengurus anak ranting partai Golkar di Kabupaten Malaka.

Baca Juga:  Badai Berlalu, Bupati TTU Panen Padi Sawah Tadahan di Anleu

“Sebagai Ketua DPP PWOIN saya minta pimpinan Kepolisian wilayah hukum NTT memberi tindakan tegas kepada pelaku sesuai hukum yang berlaku,” tegas Ferri Rusdiono.

Ketua DPP pusat ini mengaku kaget setelah melihat beredarnya video di grup Whatsapp. Sehingga sudah meminta Ketua DPW PWO NTT,  untuk terus mengawal serius kasus pengeroyokan yang menimpa dua wartawan di Malaka. Ia menegaskan siapa pun pelaku yang terlibat harus diproses hukum.

Ia berharap penegak hukum di Polda NTT agar segera memproses secara hukum para pelaku kekerasan terhadap korban dua wartawan. Pihaknya tegaskan jika proses hukum lambat tentunya akan diambil alih Mabes Polri.

Baca Juga:  Lapor Polisi, Bojes Seran “Kupas” Kronologi Pengeroyokan

“Jika lambat penanganan dan prosesnya maka kasus ini sebaiknya dibawa ke Mabes Polri,” tegasnya.

Menurut Ferri, penganiayaan dan perampasan barang milik wartawan saat melakukan tugas kejurnalistikan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, juga pelanggaran pidana yang diatur dalam KUHP.

Ferri Rusdiono berharap tindakan kekerasan terhadap wartawan dalam melakukan tugas jurnalistik harus dihentikan. Siapa pun yang melanggar aturan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Baca Juga:  Timor Leste Tempat Sejarah dan Wisata Religi Menakjubkan

Menurut Ferri lembaganya akan mengawal serius setiap tindakan yang mengancam kebebasan pers. Seperti tindakan tidak terpuji yang dilakukan oknum pendukung paslon tertentu di Malaka. Sikap premanisme yang dipertontonkan mencoreng pers sebagai pilar demokrasi.

Untuk itu ia menegaskan agar kasus tersebut harus diusut tuntas. Siapa pun para pelaku harus di usut tuntas. Setiap warga negara sama di depan hukum.

” Kapan dan di mana pun bagi anggota Pers PWOINusantara akan selalu dilindungi. Catat itu..!,” tegas Ferri.(Joka/tim )

  • Bagikan