PSI Desak Kembalikan Honor Pemakaman Jenazah Covid-19

  • Bagikan

TimorBerita. Jakarta || Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam kebijakan pemberian honor pemakaman jenazah pasien Covid-19.

Lantaran praktek ini dinilai PSI sangat merugikan masyarakat di tengah pandemi ini. PSI mendesak untuk segera meninjau kembali regulasi pembagian honor Covid untuk para pejabat.

Wasekjen DPP PSI, Danik Eka Rahmaningtiyas menegaskan bahwa PSI mengecam setiap kebijakan yang tidak pro rakyat. Seperti yang terjadi Bupati dan sejumlah pejabat di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.

” Terhadap kebijakan itu, sikap PSI sangat jelas. Kami mengecam setiap kebijakan yang tidak pro-rakyat dan tidak menunjukkan empati kepada rakyat yang sedang menghadapi kesulitan besar akibat pandemi,” tegas Wasekjen DPP PSI, Danik Eka Rahmaningtiyas dalam keterangan tertulis, Jumat (27/8/ 2021).

Baca Juga:  Bupati Jember Terima Honor Kematian Covid Rp 70 Juta

Diberitakan, Bupati Jember Hendy Siswanto menerima honor Rp 70 juta lebih dari pemakaman jenazah pasien Covid-19. Dasar penghitungannya adalah setiap pemakaman satu jenazah Covid-19, pejabat menerima honor Rp 100 ribu.

Selain Bupati Hendy, sejumlah pejabat lain juga menerima honor yang sama. Yakni Sekretaris Daerah (Sekda), Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember dan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jember.

Baca Juga:  Covid-19 Kabupaten Belu 24 Sembuh 31 Isolasi

Danik menilai, pemberian honor pemakaman jenazah Covid-19 kepada pejabat kesalahan fatal yang melukai hati rakyat. Hal itu karena, pejabat terkait sudah mendapat gaji dan tunjangan dari negara.

” Tentunya ini sebuah kesalahan fatal. Mereka (pejabat) sudah menerima gaji dan tunjangan dengan angka fantastis. Pandemi sudah cukup menyengsarakan rakyat, pejabat jangan menambah luka hati rakyat dengan bikin kebijakan konyol ini,” imbuh perempuan kelahiran Jember itu.

Baca Juga:  Sehati Pimpin Pilkada Belu, Sahabat Tunggu C1 KWK

Lebih jauh Danik juga meminta kebijakan tersebut dianulir. Menurutnya, jika tetap dipertahankan, itu seperti memberi karpet kepada pejabat untuk mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat.

“Regulasi yang mendasari kebijakan ini harus segera dikoreksi dan dianulir, tidak hanya di Jember tapi juga di daerah mana pun. Jika tidak dianulir, seolah membiarkan pejabat mencari keuntungan saat rakyatnya kesusahan,” tegas Wasekjen DPP PSI. (Joo/Tim)

  • Bagikan
error: Content is protected !!