Wakil Rakyat Belu Banting Kursi dan Lempar Mikrofon Jadi Tontonan Bupati dan Masyarakat

  • Bagikan

ATAMBUA, Timorberita.com–
Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu, menunjukan aksi “frontal” saat gelar  Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di aula DPRD Belu, Senin (21/9/2020) siang.

Pantauan wartawan aksi silang pendapat hingga dorong meja, banting kursi dan lempar mikrofon bahkan saling tunjuk yang dilakoni sejumlah wakil rakyat sungguh memprihatinkan.

Beruntung keributan itu berhasil diredam pimpinan rapat Ketua DPRD Belu, Jeremias Manek Seran Junior. Dengan cara menghentikan paksa  jalannya RDP setelah melihat suasana rapat tidak lagi kondusif.

Sejumlah wakil rakyat yang mengamok saling tunjuk dalam posisi berdiri dihampiri anggota Satpol PP dan pejabat yang hadir dalam aula sidang itu untuk menenangkan aksi itu.

Aksi keributan nyaris adu jotos itu menjadi tontonan Bupati Belu dan masyarakat kelompok nelayan Paroki Stelamaris yang hadir dalam RDP itu.

Pantauan wartawan kericuhan itu terjadi saat berlangsungnya RDP
terkait klarifikasi bantuan hibah exavator dari Kementrian Kelautan dan Perikanan. Warga kelompok nelayan ingin mempertanyakan kepemilikan dan pemanfaatan excavator itu bantuan hibah pemerintah pusat.

Sehingga Bupati Belu, Willybrodus Lay hadir untuk mengklarifikasi bantuan hibah itu kepada kelompok nelayan Paroki Sta. Stellamaris Atapupu melalui RDP di aula DPRD Belu.

Kesempatan itu hadir pengurus DPP dan Pastor Paroki Sta. Stellamaris Atapupu, Rm. Yoris Giri Pr, Penjabat Sekda Belu Marsel Mau Meta, dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemkab Belu.

Baca Juga:  Ketua DPD Hanura NTT Disambut Tarian Bidu, Pengurus DPC Malaka Dilantik

Awalnya, masyarakat penerima manfaat diberi kesempatan untuk menyampaikan pernyataan sikap yang diwakili Fransiskus Saik Lopez dan Jose Maia.

Selanjutnya Ketua DPRD Belu Jeremias Manek Seran Junior sebagai pimpinan rapat mempersilahkan Bupati Willy untuk memberikan klarifikasi atas pertanyaan masyarakat.

Terperinci Bupati Willy membeberkan kronologi bantuan hibah, dari awal diskusi bersam Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan. Seperti peluang bantuan, rencana pengajuan proposal, proses serah terima dan sasaran bantuan kelompok penerima bantuan.

Menurut Bupati Willy pemanfaatan excavator selama ini sudah tepat sasaran untuk masyarakat Belu. Diantaranya desa di Kecamatan Kakuluk Mesak yang masuk paroki Atapupu.

Menurut Willy sejak serah terima pada September 2016  excavator dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan sangat membantu masyarakat Belu.

Penjelasan Bupati ditanggapi sejumlah anggota DPRD, melalui usul saran pendapat Dan kritikan. Akan tetapi pertanyaan itu dinilai wakil rakyat lainnya seolah menghakimi Bupati Willy.

Sebut saja sejumlah anggota DPRD Belu yang ngotot berpendapat diantaranya Thedorus Seran Tefa, Bene Hale dari fraksi Golkar dan Benediktus Manek, Aprianus Hale dari fraksi NasDem.

Wakil rakyat menilai pemanfaatan bantuan tidak tepat sasaran karena tidak sesuai juknis dan tidak didukung manajamen administrasi yang baik dan tertutup.

Bupati Belu kemudian kembali memberikan penjelasan menanggapi pertanyaan wakil rakyat. Akan tetapi ditengah penjelasan Bupati spontan diinterupsi wakil rakyat, dengan alasan Bupati tidak menjawab pertanyaan sebelumnya.

Bupati pun meminta Anggota DPRD Belu untuk mendengarkan penjelasannya hingga selesai sehingga dipahami tuntas, apalagi suasana saat ini bertepatan tahapan Pilkada serentak.

Baca Juga:  Bupati Belu Gambarkan Visi Misi, Forkopimda Dukung Gerakan Perubahan

Meski begitu sejumlah anggota DPRD tetap bersuara menginterupsi Bupati. Melihat suasana rapat yang tidak lagi harmonis, Bupati sempat berdiri seolah mengancam tinggalkan ruangan rapat. Buntutnya rapat tidak lagi kondusif karena  tidak saling menghargai dan mendengarkan.

“Tadi anggota DPRD bicara saya dengar. Saat saya berbicara mestinya DPRD juga bisa dengar sehingga bisa memberikan solusi atau saran jalan keluar terbaik,” ujarnya.

Meski suasana ribut pimpinan rapat Jerimias kembali mengendalikan suasana rapat. Tetapi  suasana kembali gaduh saat anggota DPRD Theodorus Seran Tefa kembali meminta bicara dengan nada keras sambil bertanya dan mengkonfrontir penjelasan Bupati dengan masyarakat kelompok nelayan.

“Apakah kolompok nelayanan memiliki lahan tambak untuk digarap. Apakah kelompok nelayan pernah menggunakan eksavator bantuan kementrian..?,”tanya Theodorus Seran Tefa.

Melihat aksi pertanyaan itu spontan di tanggapi anggota DPRD lainnya karena terkesan menghakimi Bupati dan bisa memicu terjadinya keributan. Nampak ada wakil rakyat dalam posisi berdiri saling tunjuk, pukul meja, banting mikrofon dan berbicara tanpa etika.

Melihat suasana rapat yang sudah gaduh karena tidak saling dengar diantara sesama anggota wakil rakyat pimpinan rapat menenangkan anggotanya. Namun situasi tidak bisa dikendalikan karena suasana sudah gaduh sehingga pimpinan rapat mengetuk palu tanda rapat ditutup.

Menariknya meski rapat sudah ditutup tetap saja ada wakil rakyat masih saja banting kursi dan lempar mikrofon. Bahkan terus bersuara keras bahkan saling tunjuk.

Baca Juga:  Ansi Lema Kunjungi Kelompok KBR Noelbaki

Sementara usai rapat Bupati Willy Lay bergegas turun dari meja pimpinan dikawal anggota Pol PP. Bupati Willy menuturkan dirinya tidak takut untuk bersuara tentang kebaikan dan kebenaran. Kehadirannya untuk melakukan klarifikasi agar permintaan masyarakat menjadi terang benderang.

“Mari kita bicara kepala dingin. Saya tidak pernah takut untuk menyuarakan yang benar untuk masyarakat Belu. Masyarakat yang hadir ini kan mau mendengar apa yang saya sampaikan biar clear,” ujar Bupati Willy sambil melangkah meninggalkan aula rapat.

Sementara Siprianus Bereloe salah satu anggota kelompok nelayan Stelamaris Atapupu, mengaku kesal setelah menonton suasana RDP yang terjadi itu. Sebab wakil rakyat yang duduk di lembaga terhormat mestinya menjadi mediator tegas bicara dan memberikan suasana yang kondusif.

Menurutnya lembaga wakil rakyat mestinya berperan untuk mediasi klarifikasai bantuan hibah excavator antara kelompok nelayan Stelamaris Atapupu dengan Bupati Belu. Selain
mendengar  suara masyarakat juga penjelasan dari Bupati Belu. Sehingga bisa memberikan jalan keluar untuk kepentingan masyarakat.

“ Mestinya dengar dulu apa yang disampaikan kelompok nelayan dan penjelasan Bupati. Jika belum ada titik terang dicarikan jalan keluar sehingga menjadi terang,” sebut Siprianus.

Ia menambahkan aksi keributan RDP sudah diprediksi sejak awal karena situasi ini bertepatan tahun pilkada serentak 9 Desember ini. (ren/tim)

  • Bagikan