Realisasi Belanja Daerah TTU Tahun 2021 Baru 16, 27%

  • Bagikan

TimorBerita. Kefamenanu || Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara diminta untuk serius memperhatikan realisasi Belanja Daerah Tahun 2021. Mengingat keadaan per 31 Meo 2021 baru mencapai 26, 27 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1, 055 Triliun.

Wakil Bupati TTU, Eusabius Binsasi mengungkap hal tersebut dalam rapat koordinasi percepatan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021, di Kefamenanu Rabu (9/6/2021).

Rapat tersebut
dipimpin langsung Wakil Bupati TTU, Eusabius Binsasi didampingi oleh Pjs. Sekda TTU, Fransiskus B. Fay, Kepala BKAD TTU, Bonefadius Ola Kian dan dihadiri semua pimpinan OPD di TTU.

Baca Juga:  Bupati dan Wabup TTU Terlantik Disambut Tarian Gong dan Natoni Adat

Menurut Wakil Bupati TTU, percepatan Belanja Daerah selain untuk meningkatkan angka realiasasi sesuai target yang ditetapkan tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah.
Pada awal rapat evaluasi dan koordinasi Wakil Bupati TTU ini menyampaikan beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian seluruh perangkat daerah. Mengingat realisasi belanja daerah keadaan sampai akhir Bulan Mei 2021 baru mencapai 16,27%.

Sementara itu Kepala BKAD Bonefasius Ola Kian, dalam pemaparan materi, menyajikan struktur APBD Tahun 2021 dan berbagai perubahan serta penyesuaian yang terjadi sebagai sebuah keharusan dan tuntutan seiring adanya perubahan kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat.

Baca Juga:  KPU Malaka Tetapkan Simon - Kim, Pelantikan Tunggu Jadwal Mendagri

Selain itu, perubahan dan penyesuaian tersebut dilakukan dalam rangka menampung tambahan anggaran yang baru diterima dari pemerintah pusat di awal Tahun 2021 mengingat APBD Tahun 2021 telah ditetapkan pada akhir Tahun 2020.

Menurut Ola Kian, realisasi PAD Tahun 2021 adalah 24,51% dari Rp 63.713.279.488. Sedangkan realisasi belanja sampai keadaan 31 Mei 2021 sebesar 16.27 % dari target belanja sebesar Rp 1.055.690.317.998.
Dia menjelaskan, berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran yang masih tergolong rendah antara lain kegiatan fisik yang dianggarkan dalam OPD pelaksanaannya masih menunggu selesainya kegiatan review dari APIP dan ketidaktepatan perencanaan anggaran kas pada OPD sehingga menyebabkan tertundanya beberapa kegiatan yang sebenarnya bisa dilaksanakan pada triwulan I dan II.

Baca Juga:  Deklarasi Desa Sejahtera Ribuan Massa Banjiri Kota

Selain itu kata Bonefasius, adanya keterlambatan proses pelaksanaan pelelangan pengadaan barang dan jasa pada OPD. (Kend)

  • Bagikan
error: Content is protected !!