Segel Ruang Pimpinan DPRD Masuk Pelanggaraan, Tindakan Oknum Bisa Dipolisikan

  • Bagikan

TimorBerita, Kefamenanu – Aksi penyegelan terhadap ruang kerja pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) TTU, pada Kamis (28/1/2020) lalu, menjadi sorotan menarik.

Aksi spontanitas wakil rakyat bukan aksi biasa saja. Bila di pandang dari sisi hukum, tindakan yang dilakukan pimpinan dan anggota Fraksi masuk kategori bukan hanya pelanggaraan etik, tetapi juga tindakan pidana.

Sehingga tindakan atau perbuatan sejumlah oknum yang menyegel ruang pimpinan dewan bisa dapat dipolisikan.

” Sejumlah oknum anggota DPRD TTU yang terekam melakukan penyegelan terhadap ruang Pimpinan DPRD, merupakan aksi brutal dan perbuatan sewenang-wenang,” tandas Pengamat Hukum Dr. Jimmy Z. Usfunan, SH.,MH, Minggu (31/1/2021)

Baca Juga:  Wabup Malaka Perintah Perketat Penjagaan Posko Nurobo

Jimmy mengatakan tindakan oknum anggota DPRD TTU merupakan aksi brutal dan tindakan sewenang-wenang sehingga bisa saja di polisikan. Sebab tindakan oknum anggota DPRD ini dapat berindikasi sebagai pelanggaran etik dan pidana.

Ketua Pusat Studi Pancasila dan Penyelenggaraan Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali menilai setidaknya ada 5 alasan yang menjelaskan bahwa oknum anggota DPRD dapat dikategorikan pelanggaran etik dan pidana bagi tindakan hukum penyegelan ruang pimpinan DPRD:

Pertama, Pimpinan DPRD memiliki legitimasi hukum yang dijamin oleh undang-undang dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Baca Juga:  Polres Belu Terus Edukasi, Warga Jangan Santai Covid-19

Kedua, Tindakan penyegelan sebagai upaya menghentikan kerja DPRD secara kelembagaan. Sebab sebagai pelaksanaan tugas dan kewenangan Pimpinan DPRD, sesuai Pasal 33 PeraturanPemerintah Nomor 12 Tahun 2018.

Ketiga, Tindakan penyegelan menghambat kerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang tidak boleh berhenti “sturen”.

Apalagi rezim Undang-Undang Pemerintahan Daerah tidak memisahkan antara kinerja eksekutif dan DPRD, melainkan satu kesatuan dalam mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Keempat, Tindakan penyegelan, merupakantindakan yang bertentangandenganUndang-Undang dan merupakanpelanggaranetik.

Baca Juga:  Pemkab Belu Gelar Rakor Bersama Badan Pusat Statistik Bahas Sensus Penduduk Lanjutan

Kelima, Tindakan penyegelan, merupakantindakanmelawanhukum, denganancamanpidanalebihdari 5 tahunsesuaiPasal 160 dan/atauPasal 170 KUHP.

Untuk itu lanjut Jimmy, agar persoalan ini tidak berlarut larut maka mekanisme hukum dapat ditempuh oleh Pimpinan DPRD yang dirugikan, bisa melaporkan kepada pihak Kepolisian. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan.

” Ya berkaitan dengan hak imunitas anggota DPRD. Tentunya hak tersebut tidak berlaku untuk melindungi tindakan melawan hukum, sesuai pasal 176 Undang-Undang Pemerintahan Daerah,” ujar Jimmy putera TTU yang tinggal Denpasar Bali. (Bell/ 07-TB).

Editor Giovanni Neno

  • Bagikan
error: Content is protected !!