Selama Pimpin Tidak Ada LKPJ, Kades Bakitolas Diadukan ke DPRD TTU

  • Bagikan

TimorBerita. Kefamenanu || Kepala Desa (Kades) Bakitolas Kecamatan Naibenu,terpaksa diadukan ke lembaga DPRD Timor Tengah Utara. Lantaran selama menjabat tidak ada transparansi bahkan tidak ada LKPJ.

Hal ini diketahui saat warga bersama Badan Perwakilan Desa (BPD) mengadukan sang kades ke DPRD TTU, Rabu (2/6/2021).

Dihadapan Wakil Ketua I, Agustinus Tulasi, warga menyerahkan surat pengaduan tertulis, dilengkapi beberapa bukti untuk memperkuat laporan pengaduan warga.

Warga membuka tabir Kepala desa Bakitolas, Hendrikus Leos atas dugaan korupsi yang dilakukan sejak menjabat Kades. Selain itu tidak ada transparan terkait pembangunan desa bahkan tidak pernah ada LKPJ bersama BPD. Bahkan warga menuding sang Kades berperan sebagai suplayer dan pelaksana teknis.

Baca Juga:  Wabup Malaka Perintah Perketat Penjagaan Posko Nurobo

” Kami tidak dilibatkan dalam pembangunan dana desa. Tidak ada transparansi tidak ada juga LKPJ. Ini kerja model apa begini. Pembangunan tidak nampak fisiknya, walau ada itu itu mubasir dan amburadul,” ungkap perwakilan masyarakat yang enggan ditulis namanya.

Sedangkan Wakil Ketua I DPRD TTU, Agustinus Tulasi, berjanji akan menindaklanjuti laporan warga terkait dugaan korupsi yang dilakukan sang Kades. Tentunya laporan warga harus diklarifikasi terkait kebenarannya termasuk melakukan pengecekan fisik dilapangan.

Politisi Golkar ini menuturkan laporan kasus dugaan korupsi dana desa menjadi trend belakangan ini. Dimana para kades yang memimpin tidak transparan dan mengabaikan lembaga lain seperti BPD yang posisinya sebagai mitra kerja.

Baca Juga:  Bertindak Seolah Auditor, Araksi NTT Dikecam Lembaga Pemerintah

” Bagaimana desa bisa sejahtera bila tabiat pemimpin desanya hanya berorientasi duit hanya memenuhi keinginan pribadinya ini yang ditakutkan masyarakat,” tandas mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD TTU.

Wakil Ketua I DPRD TTU menegaskan sangat mengapresiasi Kejari Kefamenanu untuk fokus memeriksa para kepala desa, baik yang dilaporkan masyarakat maupun rekomendasi LHP oleh inspektorat. Kades yang tersangkut masalah hukum sesuai LHP Inspektorat tidak boleh ikut calon kades.

Agustinus berharap ada koordinasi yang baik antara kejaksaan dan inspektorat untuk pemberantasan korupsi di TTU. Sebab, TTU masih tertinggal jauh dari aspek pembangunan sehingga dana desanya jangan dicuri.

Baca Juga:  Waspada Kesehatan Pengunjung, Pengadilan Tipikor Disemprot Disinfektan

” Kita apresiasi kinerja Kejari TTU yang belakangan ini serius tangani kasus korupsi dana desa. Kita terus dorong agar pelaku dana desa harus diberikan hukuman maksimal penjara dan sita harta benda yang dimiliki dari hasil korupsi. Sanksi ini sangat tepat untuk membuat efek jerah,” ujar wakil rakyat asal Dapil III Biboki.

Sementara Kepala Desa Bakitolas Hendrikus Leos hingga berita diturunkan belum berhasil dikonfirmasi terkait pengaduan atas dugaan korupsi yang dilaporkan warga dan anggota BPD setempat. (Bell)

  • Bagikan
error: Content is protected !!