Mahkamah Konstitusi Terima 82 Permohonan Sengketa, Didominasi PHPU Bupati

  • Bagikan

TimorBerita. Jakarta – Tercatat hingga  Minggu (20/12/2020) sore sebanyak 82 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada 2020, terdaftar di Mahkamah Konstitusi (MK). Jumlah tersebut melonjak hampir dua kali lipat dibanding pada Jumat (18/12/2020) sore.

“Sejak selesai pleno penetapan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU, tercatat udah 82 permohonan sekarang,” kata Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono.

Fajar menjelaskan dari jumlah permohonan itu paling banyak terkait pemilihan bupati yakni sebanyak 74 permohonan PHPU.

Baca Juga:  Pemilih: The Silent Killer

Sementara pemilihan wali kota terdapat delapan permohonan. Sejauh ini, dari sembilan pilgub yang digelar pada Pilkada 2020, belum ada satu pun yang mengajukan permohonan PHPU ke MK.

Fajar menjelaskan pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wali kota masih dapat dilakukan hingga 29 Desember 2020. Sedangkan untuk gubernur hingga 30 Desember 2020.

Baca Juga:  Pilkada 2020 Sukses, DPR RI Apresiasi dan Beri Catatan

Setelah itu, tahapan selanjutnya adalah perbaikan permohonan dan pemeriksaan pendahuluan dijadwalkan berlangsung pada 26 Januari sampai dengan 29 Januari 2020. Pemeriksaan persidangan pada 1 Februari sampai dengan 11 Februari 2020.

Dikutip dari laman mkri.id pada Minggu (20/12/2020), sejumlah permohonan hasil pemilihan kepala daerah yang diterima MK di antaranya, hasil pemilihan Wali Kota Magelang, Bandar Lampung, Medan, Ternate, Balikpapan, Sungai Penuh, Tidore, Banjarmasin.

Baca Juga:  Hendrik Fahik; Kita Pastikan APK SN-KT Aman

Selain itu, untuk hasil pemilihan bupati yang digugat ke MK di antaranya, hasil pemilihan Bupati Penukal Adab Lematang Ilir, Raja Ampat, Belu, Sumba Barat, Rembang, Lampung Tengah, Kaimana, Mamberano Raya, Pandeglang, Tapanuli Selatan, Lingga, Malaka, Purworejo dan lainnya. (berita satu/ gio)

  • Bagikan