Sertifikasi Guru Bulan Desember Belum Cair, Begini Penjelasan Kadis PK Belu

  • Bagikan
Jhonisius R. Mali

TimorBerita. Atambua – Realisasi sertifikasi tunjangan profesi guru bulan Desember untuk 714 guru di Kabuaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga kini belum cair.

Kekurangan realisasi tunjangan sertifikasi ternyata bukan saja di Kabupaten Belu, tetapi berlaku sama semua kabupaten/ kota diseantro Indonesia.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu, Jhonisius R. Mali, Sabtu (2/1/2021) menjelaskan anggaran sertifikasi guru triwulan IV selama tiga bulan Oktober, November dan Desember 2020. Tetapi anggaran yang tersedia hanya bisa untuk dua bulan.

Menurut Jhonisius jumlah penerima tunjangan sertifikasi untuk kabupaten Belu sebanyak 714 guru. Dan proses datanya berbasis dapodik sedangkan kabupaten hanya memproses kelancaran administrasinya. 

Baca Juga:  Belu Berduka Lagi, Sudah Tujuh Korban Covid di TPU Masmae

Ia menjelaskan total realisasi dana sertifikasi sebesar 2,9 miliar untuk 714 guru. Mekanisme pencairannya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Belu terbitkan surat perintah membayar (SPM) dan surat perintah pencairan dana (SP2D) ditujukan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru peserta penerima.

Sehingga untuk realisasi  triwulan IV masih terjadi kekurangan anggaran untuk bulan desember sebanyak Rp 900 juta lebih.

“Kita hanya ada anggaran 2 miliar lebih. Saat ini tersimpan di silpa. Nanti akan dibayar jika sudah cukup anggaran. Dana ini ditransfer langsung dari pusat. Kami hanya kelola kertas administrasi. Proses pencairannya tiap triwulan,” jelas mantan Kepala Bappeda ini.

Baca Juga:  Nasib Mantan Walikota Kupang Ditentukan Besok, Ketua Tipikor Bilang Begini

Lanjut Jhonisius, kebijakan ditunda satu bulan karena masih terjadi kekurangan dana. Sehingga hanya bisa dibayar 2 bulan hak 714 guru itu.

Hal ini berdasarkan dana yang masuk ke kas daerah, sehingga tidak benar bila ada tudingan dinas melakukan pemotongan hak guru.

” Kita proses hak peserta penerima  sesuai anggaran dari pusat masuk ke kas daerah. Uang itu langsung di transfer kepada masing-masing rekening penerima,” ujarnya.

Dikatakan berdasarkan alokasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 35 tahun 2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dalam rangka penanganan pandemi covid-19.

Hasilnya, pagu dana tunjangan profesi guru tahun anggaran 2020 telah direvisi dari pusat dan hanya bisa untuk 11 bulan.  Hal ini terjadi bukan hanya di Belu tetapi hampir di seluruh kabupaten dan kota se-Indonesia.

Baca Juga:  Serahkan DIPA Wakil Bupati Belu Apresiasi Pelayanan KPPN Atambua

Lebih lanjut Jhonisius mengatakan berdasarkan hasil konsultasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sudah ada penegasan bahwa kekurangan tunjangan profesi guru tidak dapat diakomodir tahun 2020.

Sehingga kekurangan satu bulan itu, baru bisa dibayar tahun 2021. Dengan syarat surat keputusan (SK) carry Over/kurang bayar yang diterbitkan pada 2021 nanti.

“Kita laporkan ke pusat terkait kekurangan pembayaran tersebut dan itu akan tetap di bayar,” jelasnya. (ulu/ gio)

  • Bagikan