Sidang Perdana Money Politik Pilkada Malaka, Begini Reaksi Majelis Hakim

  • Bagikan

TimorBerita.Atambua – Sidang perdana dugaan praktek money Politik Pilkada Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai digelar, di Pengadilan Negeri Belu, Senin (4/1/2021).

Pantauan wartawan TimorBerita.com sidang yang berlangsung pukul 10.00 wita dengan agenda pemeriksaan saksi dan terdakwa berlangsung alot hingga pukul 14.00 wita.

Sidang dugaan money politik Pilkada Malaka di pimpin Hakim Ketua Gustav Bless Kupa, didampingi anggota Sera Neno Hae Feto dan Olivia Taopan. Sedangkan terdakwa Yohanes Bria didampingi Eduardus Nahak, SH selaku penasehat hukum.

Menariknya saat sidang berlangsung Majelis Hakim Olivia Taopan nyaris mengusir penasehat hukum terdakwa. Lantaran memotong pembicaraan majelis hakim. Yang hendak memberikan kesempatan kepada saksi Petrus Nahak Manek selaku koordinator Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Malaka untuk menyampaikan keterangan.

Baca Juga:  Jelang Kampanye, Cabup Simon Nahak Minta “Restu” Ibunda

Meski begitu sidang terus berlanjut, saksi Petrus Nahak Manek, selaku koordinator Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Malaka, dihadapan majelis hakim mengatakan sesuai berita acara pemeriksaan.

Pertama, Gakkumdu sudah melakukan klarifikasi terhadap terdakwa. Tetapi terdakwa membantah jika yang dilakukannya bukan money politik, akan tetapi sebagai uang taruhan judi Pilkada. Nilai taruhan uang tunai sebesar Rp 1.500.000 vs sapi 1 ekor.

Tetapi berdasarkan penyidikan Tim Gakkumdu, pelapor Herman Klau tidak memiliki sapi seperti yang di maksudkan terdakwa.

Kedua, Terdakwa mengaku uang tersebut dikirim anaknya dari Malaysia melalui rekening isteri. Tetapi dalam penyidikan, rekening koran tak ada kiriman yang masuk selama 6 bulan.

Baca Juga:  Mau Tau 12 Duta Besar RI Dilantik Presiden Jokowi

Sementara 4 saksi lainnya memberi keterangan bertolak belakang dengan terdakwa walau terdakwa membantah.


Sedangkan para saksi mengakui tujuan pemberiaan uang itu bukan untuk taruhan judi, tetapi mengajak untuk memilih paslon nomor urut 2 SBS-WT.

Menurut keterangan terdakwa uang itu boleh dipakai setelah tanggal 9 Desember 2020 setelah pemilihan. Walau demikian terdakwa tidak mengakui keterangan saksi yang mengakui money politik untuk dukung paslon nomor 2.

Terdakwa mengaku bahwa uang itu benar miliknya. Tetapi saat ditanya hakim terkait penghasilan, terdakwa tidak menjawab dan tidak menyesali perbuatannya.

Meski begitu bukti – bukti berupa foto pemberian uang dan keterangan yang ditanya JPU, terdakwa mengakui itu adalah dirinya.

Baca Juga:  Kampanye di Lamea Wewiku, Paslon SN - KT Janji Memudahkan Investor 

Dalam sidang Hakim Olivia Taopan mengatakan sebagai hakim tentunya memiliki nurani dalam memutuskan perkara. Dalam perkara ini jika terdakwa tidak mengaku perbuatannya maka bisa saja didakwa pasal perjudian yang dimana hukumannya lebih berat dari dugaan money politik.

Sebagai hakim tentunya akan melihat fakta persidangan, sebab tidak bisa paksa jika terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Tetapi jika mengakui perbuatannya tentu hukumannya menjadi ringan.

” Kalau tidak mengakui perbuatannya, kita minta polisi dan jaksa untuk menangkap bapak untuk proses kasus perjudian,” jelas Olivia.

Hingga sidang ditutup, terdakwa tidak menyesali perbuatannya yang ditanya hakim ketua majelis.

Agenda sidang selanjutnya akan kembali dilanjutkan besok Selasa (5/1/2021) dengan agenda pembacaan tuntutan. (Joka/Gio)

  • Bagikan
error: Content is protected !!