Paripurna LKPJ Bupati Belu, Gerindra Sorot Tajam SK Teko

  • Bagikan

TimorBerita. Atambua || Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Belu kembali menyorot pengangkatan SK tenaga kontrak (Teko) tahun 2021.

Pasalnya, ada Teko yang sudah mengabdi 10 tahun tetapi dipinalti. Sementara tidak ada penambahan quota, tetapi muncul lagi banyak wajah baru.

Permasalahan SK Teko mencuat dalam Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belu, yang berlangsung di Aula sidang DPRD Belu, Senin (19/4/2021) malam.

Sekertaris Fraksi Gerindra Belu, Agustnho Pinto meminta SK Teko yang sudah diterbitkan untuk direvisi kembali. Sebab ada yang tidak beres terkait penetapan Teko. Ada yang sudah mengabdi 10 tahun tapi namanya dicoret.

Ia merasa heran tidak ada pembanhan quota tetapi ada perekrutan Teko yang baru bahkan Teko yang sudah lama mengabdi dicoret namanya. Dinas Pertanian sebanyak 7 orang termasuk OPD lainnya.

Baca Juga:  BK DPRD Belu Periksa Oknum Anggota Fraksi Gerindra

” Kita sudah tanya, jawaban Kadis Pertanian dan Kepala BKD malah suruh untuk masuk semua. Apakah cara seperti ini bisa diterima. Untuk itu Fraksi kami tegas menolak dan meminta harus revisi kembali SK
,” tegas politisi Partai Gerindra.

Ia merasa kesal pemerintah tidak konsisten terhadap rekomendasi atau pemandangan umum yang disampaikan wakil rakyat. Terbukti sebelumnya tahun 2017, pemerintah sudah berjanji bahwa Teko yang mengabdi diatas lima tahun menjadi prioritas dan ditetapkan dengan aturan yang mengikat.

Baca Juga:  Mantan Walikota Kupang Divonis Bebas, Belum Finish JPU Banding

” Tapi yang terjadi sekarang lain lagi. Kami minta Teko yang sudah mengabdi lama tidak boleh diabaikan haknya. Hanya karena kepentingan politik tertentu lalu mereka jadi korban,” ujar Wakil Ketua Komisi II ini.

Sementara Penjabat Bupati Belu, Zakarias Moruk mengatakan untuk pengangkatan Teko tentunya ada alasannya. Sebab ada Teko yang sudah memasuki usia tidak produktif.

Lanjut zakarias ada Teko yang memilih berhenti atas keinginan sendiri karena beralih status kerja termasuk yang lulus PNS atau perusahaan swasta. Sehingga kekurangan quota harus diisi sesuai kebutuhan OPD yang bersangkutan.

” Ada yang sudah melampaui umur sehingga di ganti. Ini juga sama seperti di provinsi,ada PPL yang beralih fungsi ke sektor produksi,” jelas Penjabat Bupati yang juga Kepala Badan Keungan Provinsi NTT.

Baca Juga:  Musrenbang Digelar, Begini Pesan Pj Bupati Belu

Sekedar tahu Penutupan Rapat Paripurna LKPJ Bupati dipimpin Ketua DPRD Belu Jeremias Manek Seran JR, didampingi Wakil Ketua I Yohanes Jefry Nahak dan Wakil Ketua II Cyprianus Temu.

Penutupan Paripurna Sidang bertempat di ruang rapat DPRD Belu, Senin (19/4) malam.

Hadir Penjabat Bupati Belu Zakarias Moruk, Penjabat Sekda Belu, Frans Manafe, Staf Ahli Bupati Belu, Asisten Sekda Belu, Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Belu.

Sedangkan jumlah Anggota DPRD Belu yang hadir dari 25 anggota hanya di hadiri 18 anggota. (Ren/Gio)

  • Bagikan
error: Content is protected !!