Non Aktif Pegawai KPK, Tujuh Mantan Pimpinan KPK Bersuara

  • Bagikan

TimorBerita, Jakarta || Penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), ditanggapi serius tujuh mantan pimpinan KPK.

Dilansir CNNIndonesia.com, jajaran mantan pimpinan lembaga antirasuah akan angkat suara terkait polemik tersebut dalam agenda bersama Indonesia Corruption Watch (ICW), Senin (17/5), pukul 13.00 WIB.

” Hari ini 7 [mantan] Pimpinan KPK, yang notabene memahami seluk-beluk kelembagaan KPK, akan mengambil sikap ihwal pemberhentian 75 pegawai KPK,” tandas peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, Senin (17/5).

Baca Juga:  Badai Berlalu, Bupati TTU Panen Padi Sawah Tadahan di Anleu

Tujuh mantan pimpinan KPK itu antara lain Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas, Adnan Pandu Praja, Mochammad Jasin, Laode M. Syarif, dan Saut Situmorang.

Sebelumnya, pimpinan KPK yang diketuai oleh Firli Bahuri memutuskan untuk menonaktifkan 75 pegawai usai dinyatakan tidak lolos TWK sebagai syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Keputusan membebastugaskan puluhan pegawai komisi antirasuah ditentang sejumlah pihak lantaran dituding ada maksud tertentu. Pasalnya, kebanyakan dari 75 pegawai itu disebut merupakan mereka yang kritis hingga sedang menangani kasus korupsi besar.

Baca Juga:  Dua Sosok Perempuan, Antar Suami ke Kursi Bupati- Wakil Bupati

Kritik dan protes pun sudah dilayangkan oleh beberapa pegawai yang secara bergantian memberikan pernyataan ke media.

Satu di antaranya oleh Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyelidik Harun Al Rasyid, pada Rabu (12/5) mengungkapkan tak ada lagi prinsip kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan di tubuh lembaga antirasuah.

Kolektif kolegial adalah sistem kepemimpinan di KPK yang mengutamakan kebulatan dan kesepakatan bersama dari seluruh komisioner.

Pernyataan itu dia utarakan bertolak pada keputusan terbaru mengenai TWK yang menjadi bagian asesmen alih status pegawai KPK menjadi ASN. Harun mengatakan keputusan di KPK kini hanya ditentukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Juga:  JANGKAR NTT Tolak UU KPK Hasil Revisi, Korupsi Bawang Malaka Jadi Contoh

Ia mengaku mendapatkan informasi itu dari empat pimpinan lain.

“Saya beberapa kali komunikasi dengan pimpinan yang lain, dan ini sudah dinyatakan oleh pimpinan lainnya ternyata bahwa di KPK itu sudah tak ada kolegial, Ketua KPK yang gigih dan getol mendorong untuk dilakukannya tes wawasan kebangsaan,” kata Harun. (cnn/tbc)

  • Bagikan
error: Content is protected !!