Surat Instruksi ASN Malaka Pantau TPS Jadi Viral, Praktisi Hukum Angkat Bicara

  • Bagikan

TimorBerita. Kupang – Instruksi surat penugasan kepada Aparatur Sipil Negeri (ASN) untuk memantau TPS pada Pilkada Malaka 9 Desember, jadi sorotan publik.

Surat instruksi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Malaka syarat kepentingan. Dinilai sebagai intervensi kekuasaan untuk meraih posisi jabatan tertentu.

Praktisi Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Mikhael Feka, saat di hubungi TimorBerita.Com Kamis (3/12/2020) mengatakan, surat instruksi tersebut jelas ada intervensi politik dari pemerintah untuk memuluskan kepentingan tertentu. Sehingga tentunya dipertanyakan karena tidak ada relevansinya.

Mikhael berpendapat bahwa tidak ada aturan ASN yang ditugaskan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sehingga instruksi tersebut sangat politis karena di luar dari tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) ASN. Harus dipahami ASN sebagai abdi negara dan abdi masyarakat bukan dijadikan alat politik.

Baca Juga:  Sambut SN-KT Warga Histeris Sepanjang Jalan, Begini Aksinya

” Tugas mengawasi di TPS itu sudah ada Pengawas TPS. Jadi kebijakan Pemda Malaka sudah di luar aturan hukum. Kita harap ASN jangan dijadikan alat politik terutama pada hari pencoblosan,” tegas
Dosen Fakultas Hukum Unwira Kupang.

Lanjut Mihael, keberadaan ASN yang dituaskan oleh pimpinan untuk memantau persiapan dan pelaksanaan Pilkada dinilainya sangat tidak relevan. Alasannya selain sudah ada pengawas TPS juga sudah ada saksi – saksi dari pasangan calon. Ada tim pemantau itupun harus legal terdaftar di Komisi Pemilihan Umum sesuai persyaratan yang diatur.

” Jadi Pemda Malaka jangan bertindak berlebihan. Surat instruksi untuk ASN yang di keluarkan itu di luar aturan hukum,” tegasnya.

Baca Juga:  Malaka Butuh Sosok Pemimpin Sederhana, SN – KT Pilihan Tepat

Dikatakan jika penempatan ASN itu dengan maksud agar mengintimidasi dan melakukan kekerasan kepada pemilih pada sebelum dan hari pemilihan.

Maka tindakan tersebut masuk kategori pelanggaran pidana pemilu. Dan jelas bahwa untuk sementara surat tersebut melampaui kewenangan sebagai ASN dan sebagai salah satu bentuk intervensi politik.

Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka, Petrus Nahak Manek mengatakan, baru mendapat informasi bahwa ASN asal desa masing-masing ditugaskan untuk memantau kesiapan dan pelaksanaan TPS di desa asalnya.

Menurut Piter sangat mendukung niat baik ASN Malaka untuk mendukung kelancaran Pilkada. Dalam aturan Pilkada tidak ada ASN sebagai pemantau. Jika hadir itu pun sebagai pemantau di luar TPS. Intinya keberadaannya sejauh tidak mengintervensi penyelenggara atau mengintimidasi masyarakat.

Baca Juga:  UPKM/CD Bethesda Malaka Gelar Jambore Kesehatan,

” Silakan saja ASN pantau di Luar TPS karena mereka juga masyarakat. Sejauh tidak intimidasi pemilih,” tandasnya.

Menurut Piter selagi keberadaan ASN tidak menunjukan keberpihakan kepada salah satu paslon tentunya tidak ada masalah. ASN tidak ada kewenangan untuk berada di dalam TPS, apalagi mengintervensi tugas penyelenggara. Sebab sudah ada pengawas TPS dan saksi dari pasangan calon yang tentunya sangat memahami tupoksinya.

“Kita imbau selain pengawas, para saksi dari pasangan calon yang akan ditugaskan di TPS tentunya harus diperkuat pemahaman aturan,” tandas Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka. (Joka/Gio)

  • Bagikan
error: Content is protected !!