Syarat Kepentingan, Fraksi Gerindra Belu Minta Tinjau Kembali Perekrutan Teko

  • Bagikan

TimorBerita. Atambua- Perekrutan Tenaga Kontrak (Teko) Kabupaten Belu dinilai syarat kepentingan.
Fraksi Partai Gerindra DPRD Belu secara tegas menolak SK Teko tahun 2021 yang telah diterbitkan beberapa pekan lalu.


Anggota DPRD Belu, asal Partai Gerindra Agustinho Pinto ketika dikonfirmasi Sabtu (6/3/2021) mengatakan, penetapan Teko Belu 2021 dinilai ada permainan. Perekrutannya syarat kepentingan politik.
“ Ada tenaga guru, kesehatan dan lainnya yang sudah mengabdi belasan tahun tetapi tidak diakomodir. Sedangkan mereka yang baru selesai studi langsung masuk jadi Teko,” tegas Agustino yang juga Sekretaris Partai Gerindra Kabupaten Belu.


Menurut Agustinho DPRD sudah memanggil Kepala BKD dan Kepala Dinas pertanian Kabupaten Belu untuk didengar keterangannya mengenai masalah ini. Namun Kepala BKD tidak tahu menahu karena usulan Teko dari setiap kepala dinas. Diduga ada oknum tertentu yang bermain didalamnya.
Agustinho merasa heran terhadap perekrutan Teko yang tidak dketahui Penjabat Sekda (Plh Bupati Belu saat ini) sebab tidak ada komunikasi ataupun disposisi Sekda.
“SK TeKo yang baru ini tidak ada disposisi dari Sekda. Tiba-tiba saja SK sudah ada. Nah ini hasil Teko ilegal. Etika administrasi juga tidak benar. Sehingga Fraksi Gerindra tidak mau mengakui SK Teko karena produk yang dihasilkan ini tidak sesuai prosedur tata pemerintahan yang baik,” ujarnya.

Baca Juga:  KPU Belu Distribusi Logistik Untuk Semua Kecamatan

Menurutnya, DPRD sedang telusuri dugaan perekrutan mafia teko. Terindikasi ada oknum kepala dinas yang diduga ikut bermain. Buktinya Sekda yang juga Plh Bupati saat ini tidak tau ada perekrutan.

Dikatakan SK TeKo tahun 2021 ini ditanda tangani oleh mantan Bupati Belu Wilybrodus Lay sebelum serah terima jabatan pada 16 Februari lalu. Mestinya di akhir masa jabatan itu, atau selama masa transisi tidak boleh ada perekrutan baru termasuk penerbitan SK Teko.

Baca Juga:  Bupati Belu Lantik Sipri Suri Jadi Penjabat Desa Faturika

“ Penerbitan SK Teko mestinya sudah ada bupati defenitif baru teken. Jangan manfaatkan situasi in injury time,” tuturnya.
Agustinho juga menegaskan bahwa bilamana sudah ada Bupati defenitif maka DPRD selaku wakil rakyat akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemerintah sehingga mendesak agar SK TeKo di Belu akan ditarik kembali.

Baca Juga:  Bupati Belu Gambarkan Visi Misi, Forkopimda Dukung Gerakan Perubahan

Sedangkan bagi mereka yang sudah dapat SK dan sudah terima gaji apabila terbukti penerbitan SK menyalahi aturan maka harus siap untuk bertanggung jawab karena salah menggunakan uang negara.
Sedangkan bagi mereka yang sudah lama mengabdi tapi belum diakomodir menjadi teko, Agustinho mengharapkan adanya suatu gerakan untuk menuntut ke pemerintah melalui DPRD.


Sebagai wakil rakyat, selalu siap mendengar dan menyalurkan setiap aspirasi masyarakat sehingga di kemudian hari tidak terjadi lagi masalah seperti ini. (Ren-05/Gio)

  • Bagikan