Tekad Pjs Bupati Belu Cegah Kebocoran Pajak

  • Bagikan

Timor Berita. Atambua- Pemerintah Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan memulai implementasi aplikasi mobile point of sale (MPOS) untuk mencatat transaksi wajib pajak hotel dan restoran.

Pejabat sementara (Pjs) Bupati Belu Zakarias Moruk Selasa (13/10/2020) mengatakan aplikasi MPOS merupakan hasil kerja sama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Bank NTT.

Menurutnya, pelaku usaha hotel dan restoran juga ikut dilibatkan sebagai sosialisasi awal penggunaan alat sejenis tapping box yang merekam transaksi di tempat usaha.

 

“Ini merupakan inovasi dan perlu didukung oleh pengelola usaha karena ikut mengakomodir harapan pengelola usaha,” katanya di Atambua.

Baca Juga:  Lakmas NTT Kesal Kejari TTU Lamban Proses Kasus Dana Desa Naekake B

Aplikasi MPOS lanjut Zakarias tidak hanya mendukung kerja pemerinta daerah untuk mengamankan penerimaan pajak daerah dari sektor hotel dan restoran. Tetapi aplikasi ini juga membantu wajib pajak agar pembayaran pajak daerah menjadi makin mudah karena data sudah tersaji secara langsung.

 

Dikatakan pada tahap awal, aplikasi MPOS dan alatnya akan dipasang pada 8 restoran dan dua hotel sebagai proyek percontohan. Sebanyak 10 alat MPOS merupakan bantuan awal dari Bank NTT dan akan menyusul pengadaan 40 alat MPOS. Upaya yang dilakukan sehingga memenuhi permintaan pemerintah daerah untuk 50 alat MPOS.

Baca Juga:  Belum Pernah Orang Miskin Karena Derma, Penyegaran Iman di Paroki Oelami

 

Zakarias berharap adanya alat MPOS dapat menekan potensi kebocoran pajak karena lemahnya pengawasan pemerintah daerah untuk pajak daerah yang seharusnya dibayar oleh konsumen.

Sehingga melalui setoran pajak hotel dan restoran dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Belu.

 

” Tentunya kita perlu tahu bahwa pajak daerah Kabupaten Belu ini belum meningkat. Sehingga ini menjadi bahan evaluasi APBD untuk diperbaiki dan ditingkatkan kedepannya,” tandasnya.

Baca Juga:  Kuasa Hukum Yakin Jonas Salean Tidak Bersalah, Ada Bukti Hukum

 

Kepala Biro Keungan Setda Bappeda NTT menjelaskan pemerintah daerah memahami kesulitan yang dihadapi pelaku usaha hotel dan restoran akibat pandemi Covid-19. Sehingga aplikasi ini untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha menyetorkan pajak yang dipungut dari kantong konsumen.

 

” Tentunya kita tahu kondisi Covid-19 membuat tingkat kunjungan hotel tidak lebih dari 10%. Tetapi pemerintah juga perlu dibantu dalam meningkatkan pajak daerah khususnya pajak hotel dan restoran sehingga ekonomi kembali bertumbuh normal,” jelasnya. (Ren/ Gio)

  • Bagikan