Hakim Vonis 10 Tahun Jeruji Untuk Mantan Kepala Cabang Bank NTT Surabaya

  • Bagikan

TimorBerita. Kupang – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Kupang menjatuhkan vonis hukuman kepada Didakus Leba, pada sidang yang digelar Jumat (20/11/2020).

Mantan Kepala Cabang Bank NTT Surabaya divonis selama 10 tahun penjara, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kredit modal kerja dan investasi jangka panjang tahun 2018 lalu.

Sidang dengan agenda pembacaan putusan ini dipimpin majelis hakim, Dju Jhonson Mira Mangngi, S. H, MH didampingi hakim anggota, Ari Prabowo dan Ibnu Kholiq. Turut hadir JPU, Hendrik Tiip, Emerensi Jehamat dan Herry C. Franklin. Hadir kuasa hukum terdakwa, Marsel Radja dan Fredom Radja.

Baca Juga:  Bupati Malaka Rekomendasi, Kejari Belu Eksekusi Batas 60 Hari

Terdakwa Didakus Leba
divonis selama 10 tahun penjara oleh majelis hakim karena dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana telah diatur dan diancam dalam pasal  2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

Baca Juga:  Heboh Papua Barat Merdeka Presiden Sementara Benny Wenda

Sedangkan majelis hakim, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

Baca Juga:  Berkas Rampung, Kejari Ende Tahan Bos Investasi Bodong

Selain divonis selama 10 tahun penjara, lanjut hakim, terdakwa juga diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurangan.

Menurut majelis hakim, dalam perkara ini ada dua alasan dalam penuntutan yakni hal – hal yang memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.

Sedangkan hal – hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan terdakwa juga mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. (Red / Gio)

  • Bagikan
error: Content is protected !!