Tiga Ranperda Dibahas, Ranperda Lembaga Adat Malaka Menyusul

  • Bagikan

TimorBerita. Betun || Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malaka menggelar Sidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

Sidang yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Malaka, Devi Hermin Ndolu di mulai Senin 12 Juli 2021 hingga Agustus 2020. Dalam sidang Sidang I DPRD membahas 3 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang diajukan Pemerintah.

Ranperda yang akan dibahas terkait Ranperda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Daerah (LKPD) 2020, Ranperda RPJMD 2021-2026 dan Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 2 tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada BUMD.

Sedangkan Ranperda Lembaga Adat akan dibahas pada sidang berikutnya, alasannya Ranperda ini diawali dengan studi banding di Provinsi Bali. Namun saat ini masih dalam Pembatasan Perjalanan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga masih akan disepakati ulang jadwalnya.

Baca Juga:  Bupati Malaka Hadiri Pengukuhan TPAKD, Bertais Motif Garuda Io Kufeu

” PPKM di Bali dibatasi sampai tanggal 20 Juli sehingga perlu kita agendakan lagi kapan waktu yang pas untuk kita studi banding,” tandas Bupati Simon Nahak dalam sambutan pembukaan sidang I di Aula DPRD Malaka.

Bupati Simon mengapresiasi kerjasama dan dukungan DPRD Malaka sebagai mitra kerja yang baik dan berharap kedepan tentu bersama-sama untuk mempertahanakan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang sudah diraih Pemkab Malaka.

” Mari kita bersama saling mendukung untuk kemajuan daerah ini. Kita akan pertahankan opini WTP. Awal tahun 2022 sudah bisa diajukan ke BPK RI Perwakilan NTT untuk diaudit,” tandas Simon.

Kesempatan itu Bupati Simon menyampaikan keseriusan pemerintah dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Malaka. Pihaknya terus melakukan rapat dan evaluasi bersama Tim Satgus agar segera bertindak mengatasi penyebarannya.

Baca Juga:  Malaka Butuh Sosok Pemimpin Sederhana, SN – KT Pilihan Tepat

” Wabah ini menjadi ancaman dan menjadi pola hidup tatanan baru. Jangan takut dan panik kita semua selalu waspada dan hentikan mata rantai penyebarannya,” tegasnya.

Bupati Simon meminta semua agar taat dan patuhi protokol kesehatan (Prokes) Covid-19. Hindari kontak fisik seperti salaman dan batasi kegiatan sosial termasuk pembatasan kegiatan pesta.

Sedangkan Wakil Ketua I DPRD Malaka, Devi Hermin Ndolu selaku pimpinan Paripurna Pembukaan Sidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, dalam sambutannya mengatakan Sidang I ini sesuai rancangan dari Badan Musyawarah (Banmus) untuk digelar dari tanggal 12 Juli – Agustus 2021.

Baca Juga:  Bawaslu Minta Batalkan Instruksi ASN Pantau TPS, Begini Jawaban Pemda Malaka

Devi Ndolu menyebut agenda utama pada Sidang I yakni Ranperda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Daerah (LKPD) 2020, Ranperda RPJMD 2021-2026 dan Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 2 tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada BUMD.

” Dalam sidang I ada pengajuan Ranperda dari eksekutif untuk dibahas. Nanti setelah sidang I akan ada lagi pengajuan Ranperda soal Lembaga Adat dan beberapa ranperda lain untuk di bahas di sidang II,” tandasnya.

Devi mengatakan sidang I ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemda melalui dewan terkait program pembangunan kepada rakyat melalui DPRD. Untuk itu DPRD mengapresiasi kinerja pemda Malaka yang sudah dua kali meraih Opini WTP yang dilakukan BPK RI Perwakilan NTT. Harapannya opini yang sudah diraih terus dipertahankan kedepannya. (Vic/Red)

  • Bagikan
error: Content is protected !!