Mantan Walikota Kupang Lawan Kejati NTT, Penetapan Tersangka Tidak Cukup Bukti

  • Bagikan

Timorberita. Kupang – Tim kuasa hukum Jonas Salean tersangka dugaan korupsi bagi bagi tanah di Kota Kupang Tahun 2016 – 2017, secara resmi mempra peradilankan Kejaksaan Tinggi NTT. Alasannya,  proses penetapan tersangka terhadap mantan Wali Kota Kupang ini tidak memiliki dasar alat bukti.

Kuasa Hukum Dr. Yanto MP. Ekon, S. H, MH kepada wartawan, Selasa (27/10/2020) menjelaskan ada dua alasan dasar pihaknya mengajukan pra peradilan kepada Kejaksaan Tinggi NTT.

Dua alasan dasar menurut Yanto yakni penetapan Jonas Salean sebagai tersangka dalam perkara itu, tidak didasari alat bukti permulaan yang relevan dengan status tanah yang diberikan kepada 39 anggota masyarakat sebagai barang milik pemerintah Kota Kupang.

Lanjut Yanto alasan kedua, penetapan tersangka hanya didasari oleh hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan NTT, yang tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara.

Baca Juga:  Tim Paket Desa Sejahtera Targetkan Menang 70 Persen

Menurut Yanto, lembaga yang memiliki kewenangan untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian negara dalam suatu kasus korupsi itu yakni BPK Perwakilan NTT bukan BPKP perwakilan NTT.

Dikatakan berdasarkan fakta dan alasan-alasan yuridis sebagaimana diuraikan diatas, maka melalui permohonan ini, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang dan/atau Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan hukum bahwa Penetapan Pemohon Jonas Salean, SH.,M.Si sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: 14/N.3/Fd.1/08/2020, tanggal 06 Agustus 2020 Jo. Nomor: 14a/N.3/Fd.1/08/2020, tanggal 25 Agustus 2020 Jo. Nomor: 16/N.3/Fd.1/10/2020, tanggal 22 Oktober 2020 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-11/N.3/FD.1/10/2020, tanggal 22 Oktober 2020 atas nama Jonas Salean, SH.,M.Si adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Karena tidak memiki kekuatan hukum yang mengikat.

Baca Juga:  Ekspose Bersama KPK , Perkara Bawang Merah Malaka Dilanjutkan

Dan, menyatakan hukum bahwa segala hasil penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengalihan Tanah.

Pemerintah Kota Kupang di Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang Tahun 2016-2017 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Serta, menyatakan hukum bahwa Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-11/N.3/FD.1/10/  2020 atas nama Pemohon Jonas Salean, SH.,M.Si yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah dan batal atau dibatalkan demi hukum dan menyatakan hukum bahwa Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT HAN – 192/N. 3.5/Fd.1/10/2020, tanggal 22 Oktober 2020 atas nama Pemohon Jonas Salean, SH.,M.Si yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah dan batal atau dibatalkan demi hukum.

Baca Juga:  Maret Buka Jadwal Seleksi CPNS 2021, Menpan RB Sebut Jumlah Formasi

Dan memerintahkan kepada Termohon untuk segera mengeluarkan Pemohon dari Rumah Tahanan Negara Kupang.

Menyatakan tidak sah segala putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka dan penahanan terhadap diri Pemohon dan yang sifatnya merugikan Pemohon dan membebankan biaya perkara yang timbul kepada negara.

Sementara Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT, Abdul Hakim, S. H yang dikonfirmasi menyatakan Kejati NTT tidak gentar, pihaknya siap menghadapi pra peradilan dari tersangka Jonas Salean.

Pra peradilan yang diajukan, menurut Abdul merupakan hak dari tersangka. Tetapi perlu diketahui bahwa penetapan tersangka oleh penyidik dinilai telah memenuhi dua alat bukti yang cukup.(RL/Gio)

  • Bagikan