Pemprov NTT Belum Terima SK, Pelantikan Bupati Bisa Ditunda

  • Bagikan

TimorBerita. Kupang- Tinggal dua hari jadwal pelantikan, Pemerintah provinsi NTT belum juga menerima Surat Keputusan (SK) pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sesuai masa periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati di 9 Kabupaten di NTT akan berakhir pada 17 Februari 2021. Sehingga pelantikan terhadap Bupati dan Wakil Bupati terpilih bisa terjadi penundaan. Sebab hingga saat ini belum ada instruksi dari Mendagri.

Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda NTT, Doris Alexander Rihi kepada wartawan, Senin, (15/2/2021) mengatakan hingga saat ini Pemerintah Provinsi NTT belum menerima SK pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada 9 Kabupaten.

Baca Juga:  Kemendagri Apresiasi Paslon Kampanye Gunakan Alat Penunjang Penanganan Covid-19

Sehingga belum ada informasi lanjutan kepada masing-masing Kabupaten terkait pelantikan.

” Kami belum menerima SK pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Belum ada kabar soal pelantikan, kita belum tahu,” tandas Doris.

Menurut Doris, dari 9 kabupaten yang menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember 2020, namun dari jumlah tersebut Pemprov NTT baru mengusulkan pelantikan untuk lima kabupaten yakni Timor Tengah Utara, Manggarai, Sumba Timur, Ngada dan Sabu Raijua.

Sedangkan untuk empat kabupaten lainnya masih berproses di Mahkamah Konstitusi sehingga belum diusulkan. Kempat Kabupaten yakni Belu Malaka, Manggarai Barat, dan Sumba Barat.

Baca Juga:  Dukung Praktek Siswa, SMKN Nibaaf Dapat Bantuan Traktor

Dikatakan terhadap kelima kabupaten yang diusulkan sesuai jadwal pelantikan Bupati dan wakil Bupati terpilih dilaksankan pada 17 Februari 2021, sesuai dengan akhir masa jabatan kepala daerah.

Ia menjelaskan bila terjadi penundaan pelantikan, tentunya Sekda di masing-masing kabupaten akan menjadi pelaksana tugas harian (Plh) Bupati untuk menjalankan roda pemerintahan.

Meski begitu kewenangan Pelaksana tugas harian sangat terbatas, sehingga tentunya diharapkan jabatan Plh tidak berlangsung lama.

“Kewenangan Plh sangat terbatas. Tetapi jika lama, maka akan diusulkan untuk dijabat oleh Penjabat Bupati,” tandasnya.

Baca Juga:  Mendagri Nilai Omnibus Law UU Cipta Kerja Mempermudah Masyarakat Membuka Usaha

Doris menambahkan waktu pelantikan jika ditunda, tentunya sangat tergantung SK pelantikan dan pemberhentian kepala daerah.

Sedangkan terkait salah satu calon terpilih Kabupaten Sabu Raijua yang masih bermasalah kewarganegaraan, tentunya hingga kini Pemprov NTT masih menunggu surat dari pemerintah pusat.

Bisa jadi jadwal pelantikan Bupati dan wakil Bupati terpilih pada lima kabupaten di NTT yang sudah diusulkan akan dilakukan serentak karena masih menunggu empat kabupaten yang sedang berproses di MK. (Dem/ 03-Red)

Editor Giovanni Elias

  • Bagikan