Tuntut Pencabutan SK Pembekuan Tekoda, Begini Komentar DPRD Malaka

  • Bagikan

Timor Berita. Betun || Aksi demonstrasi pembekuan 3000 tenaga Kontrak Daerah (Tekoda) Kabupaten Malaka yang dilakukan Perkumpulan Penjaga Perdamaian dan Keadilan (Parppenda), ditanggapi serius anggota DPRD Malaka.

Ketua Komisi I DPRD Malaka, Hendri Melki Simu usai dialog bersama massa pendemo Senin (21/6/2021) mengatakan sangat mengapresiasi aksi Parppenda. Tetapi pihaknya belum bisa menjelaskan detail tuntutan pendemo karena agenda pembekuan Tekoda sudah dilakukan rapat terbatas antara pimpinan DPRD bersama pemerintah Kabupaten Malaka.

Hendri mengatakan mestinya Ketua DPRD Kabupaten Malaka yang menjelaskan langsung kepada massa pendemo. Sebab rapat “setengah kamar” merupakan rapat terbatas yang hanya dihadiri Ketua dan Wakil Ketua II DPRD Malaka bersama Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Asisten I, II dan III Setda Malaka.

” Pimpinan DPRD sudah melakukan rapat stengah kamar . Tetapi hasil rapat itu kami belum tahu sehingga mestinya hari ini Ketua DPRD ada disini untuk menjelaskan kepada masa pendemo,” tandas Ketua Komisi I DPRD Malaka ini.

Baca Juga:  Duh! Oknum Ketua RT di Oesapa Diduga Teler Miras dan Aniaya Mahasiswa

Menurut Hendri tuntutan pendemo belum bisa dipenuhi karena belum mendapat informasi dari pimpinan DPRD terkait hasil rapat terbatas. Rapat setengah kamar tersebut sudah dilakukan untuk mendapat penjelasan Bupati terkait pembekuan Tekoda.

“Jadi hari ini kami belum bisa menjawab tuntutan dari masa pendemo. Rapat setengah kamar itu pimpinan DPRD bukan kami anggota,” tegas Hendri.

Hendri menduga SK pembekuan terhadap 3000 Tekoda baru diterbitkan setelah dilakukan rapat setengah kamar. Sehingga mestinya hasil rapat disampaikan kepada semua anggota DPRD Malaka sehingga tidak terjadi multi tafsir dan polemik.

Bukan hanya itu Ketua Fraksi Partai Golkar ini juga mengkritik jumlah Tekoda yang dibekukan jumlahnya hingga 3000 orang. Padahal sesuai data pembahasan Tekoda tahun 2020 jumlahnya hanya 2.586 orang. Sehingga terhadap penambahan Tekoda perlu dipertanggungjawabkan karena jumlah tersebut berdampak pada alokasi anggaran dan quota yang ditetapkan.

Baca Juga:  Ditahan Polisi,Tersangka Pidana Pilkada Belu Dijemput Keluarga dan Massa Aksi

Ia menambahkan pembekuan SK Tekoda bukan berarti tidak merekrut lagi, tetapi masih dilakukan kajian untuk melihat kebutuhan setiap masing-masing OPD. Itupun kewenangannya ada pada Bupati.

” Pengangkatan dan pemberhentian Tekoda menjadi kewenangan penuh Bupati. Dan dalam bunyi SK dibagian akhir bahwa Keputusan bisa ditinjau kembali,” tandasnya.

Serupa disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD Malaka Roberto Taruk. Menurutnya tuntutan pedemo tidak bisa dipenuhi karena hasil rapat belum disampaikan hasilnya kepada semua Anggota DPRD Malaka.

Padahal sudah disepekati dalam rapat dengar pendapat (RDP) DPRD bersama pemerintah daerah (Pemda) Malaka yang dilakukan sebelumnya. Saat RDP itu dihadiri Sekda Malaka dan agenda pembahasan pembekuan Tekoda ditunda karena alasannya Bupati tidak hadir. Sehingga kesepakatannya, agenda pembahasan Tekoda dilakukan rapat setengah kamar antara pimpinan DPRD Malaka dan Bupati, Wakil Bupati.

” Kami tidak bisa di tuntut lagi untuk hadirkan Bupati dan Wakil Bupati, karena hasil rapat setengah kamar hasilnya belum disampaikan kepada kami. Tapi kita menyimak saja ada apa sebenarnya,” tegas Roberto.

Baca Juga:  Viktor Tarik Gerbong, Silaturahmi Bersama Bupati & Wabup Malaka Terpilih

Sementara Ketua DPRD Malaka Adrianus Bria Seran saat dihubungi melalui sambungan telephone dan pesan whatsupp tetapi belum merespon. Konfirmasi terkait hasil pertemuan terbatas pembahasan pembekuan Tekoda juga permintaan hasil yang belum disampaikan kepada Anggota DPRD Malaka.

Cuma tahu, Senin (21/6/2021) massa dari Perkumpulan Penjaga Perdamaian dan Keadilan (Parppenda), menggelar aksi demonstrasi menuntut pencabutan kembali SK pembekuan 3000 Tekoda Kabupaten Malaka.

Aksi Parppenda di koordinir oleh Robi Koen. Massa yang berjumlah puluhan orang bergerak dari Sekretariat Parppenda di Desa Umakatahan Kecamatan Malaka Tengah menuju DPRD Malaka.

Saat tiba di DPRD Malaka massa diterima oleh Wakil Ketua I DPRD Malaka Devi Ndolu, Anggota Hendri Melki Simu, Adrianus Neno Meta, Fransiskus Xaverius Taolin, Fredirikus Seran, Marius Boko dan Bernadetha Luruk Seran. (Vigal)

  • Bagikan
error: Content is protected !!