Wakil rakyat Geram Covid Meningkat, Bupati TTU Malah Hentikan Petugas Satgus

  • Bagikan

TimorBerita. Kefamenanu- Kondisi pandemi Covid di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur jumlahnya terus meningkat di tahun baru.

Ironisnya Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes justru menarik kembali petugas Satgus sejak 4 Januari 2021. Penarikan Satgus dari pos penjagaan Oeprigi, Eban, dan Rusunawa.

Dewan Perwakilan Perwakilan Daerah (DPRD) TTU akhirnya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemerintah untuk mendengar penjelasan terkait kondisi penanganan Covid dan penarikan petugas Satgus kesehatan dan keamanan dari tiga lokasi pencegahan Covid.

Pantauan TimorBerita.com RDP yang berlangsung Senin (11/1/2021), dipimpin Ketua DPRD TTU Hendrikus Bana. Sedangkan pemerintah dihadiri Asisten I Yosep Kuabib, Jubir Penanggulangan Satgus Covid Kristo Ukat dan perwakilan pihak Dinas Kesehatan dan RSUD Kefamenanu.

Kesempatan awal itu RDP Asisten I Setda TTU Yosep Kuabib mewakili Bupati TTU menjelaskan dihadapan wakil rakyat bahwa penarikan petugas kesehatan dan keamanan pada tiga lokasi pintu masuk TTU untuk dilakukan evaluasi.

Baca Juga:  Kepala Desa Adat Tamkesi Mengundurkan Diri, Masyarakat Datangi DPRD TTU

Dikatakan penarikan Tim Satgus dilakukan sementara waktu untuk dievaluasi cara kerja. Perlu langkah pencegahan Covid yang tepat di TTU, sehingga cara kerja lebih efektif dan efektif.

Menanggapi penjelasan Pemerintah sejumlah anggota DPRD TTU, geram karena penarikan petugas kesehatan dan keamanan di tengah TTU sedang mengalami peningkatan jumlah pasien reaktif yang terus bertambah.

Bukan saja terkonfirmasi positif pelaku perjalanan tetapi juga transmisi lokal sesuai hasil pemeriksaan swab antigen. Sehingga wakil rakyat mendesak pemerintah agar segera mengaktifkan kembali pos penjagaan tersebut.

Ketua Fraksi Hanura Hilarius Atok merasa heran sikap pemerintah sebab jumlah Covid meningkat. Tetapi justru petugas kesehatan dan keamanan ditarik kembali dengan alasan evaluasi.

Baca Juga:  Kuasa Hukum Korban Penganiayaan Datangi Mapolres, Bupati Raymundus Diperiksa Awal Januari

Untuk kemanusiaan tidak ada alasan lain. Pemerintah harus kembali menempatkan petugas kesehatan dan keamanan pada tiga Pos.

“Mulai hari ini harus diaktifkan kembali. Anggaran sudah ada apa yang mau dikawatirkan,” tegas Hilarius.

Sementara Ketua Komisi III Terens Lazakar meminta pemerintah untuk selalu kerja sama dan koordinasi intens sehingga memberikan informasi data yang benar, bukan memberikan informasi simpangsiur. Sebab itu hanya meresahkan masyarakat seperti yang terjadi saat ini.

” Harus ada kerja sama yang baik. Data yang disajikan harus pasti dan sesuai sehingga tidak meresahkan masyarakat,” tandasnya.

Lazakar juga meminta Pemerintah untuk segera mengaktifkan kembali petugas kesehatan sebab anggaran penanganan Covid sudah ditetapkan dan tersedia.

Memaksimalkan langkah pencegahan baik di Rusunawa lokasi penampungan dan di pintu masuk Oeprigi dan Eban perlu diperketat pengawasannya. Warga pelintas yang masuk TTU harus dipastikan kondisi kesehatannya agar memutuskan rantai penyebaran Covid.

Baca Juga:  Uskup Atambua Bersuara Batalkan Pameran HUT Kefamenanu

Sedangkan Sekretaris Komisi III, John Salem mengatakan langkah pemerintah untuk menarik petugas Satgus dari lokasi pos penjagaan dengan alasan evaluasi sangat tidak tepat.

Lanjut John evaluasi bisa dilakukan kapan saja sehingga tidak perlu menghentikan aktifitas penjagaan tiga lokasi. Apalagi sat ini jumlah terkonfirmasi covid terus bertambah.

Ia juga meminta Tim Satgus agar menjelaskan dengan benar kepada masyarakat terkait klasifikasi penetapan status pasien. Seperti suspek, pemeriksaan rapid, swab antigen dan swab laboratorium. Sehingga masyarakat bisa paham dan tidak membuat gelisah masyarakat.

” Pemerintah harus jelaskan secara baik kepada masyarakat. Sehingga bisa tahu dan mengerti. Sebab masyarakat awam tidak tau status Covid,” tandasnya. (rey/gio)

  • Bagikan